Tahun 2016 Jateng Makin Diminati Investor, Ini Keunggulan dan Kendalanya

TRIBUNJATENG.COM - Jateng masih akan menjadi destinasi investasi pada 2016. Optimisme ini berlandaskan potensi Jateng, tingkat upah yang bersaing dengan provinsi lain, karakter pekerja yang loyal, iklim investasi yang baik, serta pelayanan perizinan yang makin dipermudah.

Hanya saja, sejumlah kendala masih mengadang. Diantaranya, ketersediaan pasokan energi listrik di wilayah tertentu dan regulasi yang dinilai masih tumpang tindih. Berikut petikan wawancara wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda dengan Plt Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jateng, Asih Widhiastuti.

Jelang akhir 2015 ini, bagaimana tingkat pertumbuhan industri padat karya di Jateng? Bagaimana bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?

Padat karya kemungkinan masih mengalir terus ke Jateng. Karena sekarang upah minimum Jateng meski naik, tapi Jawa Barat juga naik lebih tinggi. Maka kemungkinan masih banyak yang masuk ke Jateng lagi. Kemarin kami bertemu dari API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan tetap membangun di Jateng karena Jateng berbasis padat karya. Selain karena tenaga kerjanya loyal, iklim investasinya baik, pelayanan perizinan sudah dilayani dengan Unit PTSP (Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

UMK hanya pertimbangan kecil dari investasi di Jateng. Ada variabel lain yang jadi konsen para pengusaha untuk memasukan investasinya. Semisal, orangnya mudah menerima inovasi-inovasi baru, itu jadi pilihan pengusaha, khususnya padat karya.Maka saya yakin anggota dari API ada 49 perusahaan bisa masuk ke Jateng.

Perbaikan layanan dan kemudahan berinvestasi tentu dilakukan pemerintah? Program yang signifikan untuk mendongkrak masuknya investasi ini, apa misalnya?

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kita nanti melaksanakan pelayanan secara online artinya antara pemohon izin dengan pemberi layanan tidak akan bertemu, tujuannya untuk mengurangi isu jangan sampai dianggap masih ada suap. Yang jelas kita akan memberikan layanan sebaiknya sehingga para pengusaha merasa terlayani dengan baik.

Kita juga ada Tim Pengendali Penanaman Modal di Provinsi Jateng yang diketuai Wakil Gubernur Jateng. Jika ada persoalan mulai tahapan perizinan, operasional, jika ada masalah bisa diselesaikan di tim itu. Tim dipimpin oleh Wagub agar ada rasa sungkan, sebab juga berhadapan dengan kabupaten dan kota.

Di Kudus, sedang merintis perizinan secara online, (khususnya pengurusan perpanjangan tanda daftar perusahaan [TDP] dan surat izin usaha perdagangan [SIUP] untuk CV). Bagaimana respons daerah-daerah untuk terus memperbaiki pelayanan yang memudahkan bagi investor?

Di Kebumen juga sudah ada izin tiga jam, di daerah-daerah lain juga ada. Itu adalah izin yang ada di kawasan industri, dengan persyaratan nilai investasinya Rp 100 miliar ke atas, tenaga kerja minimal 1.000 orang, itu bisa langsung. Kalau sudah dapat izin (prinsip, tanda daftar NPWP, dan akta) itu langsung bisa membangun di kawasan industri. Tapi juga bersamaan harus mengurus IMB, dan lain-lain, jadi berjalan secara paralel.

Apa tantangan terberat dalam pengembangan Jateng sebagai destinasi investasi?
Masalah regulasi. Sebab regulasi itu dari pemerintah pusat. Masih banyak yang tumpang tindih sehingga banyak muncul persoalan. Karena, misalnya, sudah dikenakan Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan), tapi masih ada juga Andalali (Andalalin). Padahal di dalamnya yang dikaji sama.

Kedua, mengenai pasokan listrik. Karena pengusaha malah banyak yang memilih lokasi di mana daerah-daerah itu tidak ada jaringan listriknya, seperti di Boyolali dan lain-lain. Kami sudah berkoordinasi dengan PLN, katanya, mau meningkatkan kapasitas gardu induk, tapi PLN kan tidak serta merta. Jadi persoalan energi jadi persoalan. Kalau infrastruktur sudah tidak ada masalah.

Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?
Sekarang sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan penghapusan, pengintegrasian izin-izin atau digabung. Dengan harapan izin-izin tidak memberatkan pengusaha.

Listrik sudah koordinasi dengan PLN, kemungkinan akan menambah gardu induk dengan daya lebih besar, seperti Banyudono di Boyolali dan lain-lain. Kami sarankan antara Pemerintah Kabupaten dengan PLN harus sinergi. Karena kalau kabupaten menetapkan lokasi di daerah A, ternyata PLN di daerah B, kan gardu induknya tidak sinkron. Maka harus ada koordinasi. Sebab investasi gardu induk tidak murah. (tribunjateng/m nur huda)