Potret Ketimpangan Dunia Pendidikan

Dra Sri Mulyati, MPd.
Guru Pengawas Madrasah Aliyah (SMA) Kementerian Agama KotaSemarang,Alumnus Magister Pendidikan Unnes

DI TENGAH euforia perayaan hari ulang tahun ke-71 Kemerdekaan Indonesia, kita patut prihatin karena masih banyak fasilitas pendidikan yang kondisinya memprihatinkan. Bahkan, di pelosok-pelosok Nusantara banyak gedung sekolah yang sudah reyot dan hampir roboh. Masih tingginya angka kemiskinan dan keterbelakangan juga menjadi pertanda bahwa belum semua penduduk Indonesia bisa menjangkau pendidikan formal. Banyak faktor yang menyebabkannya seperti masih kentalnya budaya setempat yang menjadikan sekolah bukan sebagai kebutuhan penting bagi anak serta faktor keterbatasan ekonomi.

Seperti diberitakan media-media massa baik cetak maupun elektronik setiap menjelang HUT Kemerdekaan RI, ketimpangan fasilitas pendukung sekolah di wilayah pelosok negeri, sangatlah menyedihkan. Selain ruang untuk belajar mengajar yang banyak memprihatinkan, sekolah-sekolah di pedesaan hingga wilayah pelosok negeri rata-rata belum memiliki sarana perpustakaan memadai bagi anak didik di luar buku-buku mata pelajaran.Guruyang tersedia juga minim, tidak sebanding dengan jumlah anak didik.

Bahkan, gaji yang diberikan kepada para guru tersebut sangat rendah dan kurang layak yakni sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Sangat jauh dibandingkan gaji seorang guru PNS yang telah bersertifikasi profesi guru yang bisa mencapai Rp 5 juta per bulan. Padahal, beban guru di wilayah pelosok lebih berat tanpa didukung fasilitas pendidikan yang memadai.

Kondisi fasilitas pendidikan di pedesaan dan wilayah pelosok negeri yang memprihatinkan tersebut makin komplet ditambah dengan akses bagi mobilitas warga menuju sekolah yang tidak mendukung. Salah satu media cetak lokal pernah memberitakan, warga Desa Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo yang berjumlah 3.000 jiwa mayoritas hanya tamat SD. Sebagian besar bekerja sebagai petani. Mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang menengah ditambah dengan akses menuju sekolah yang sulit.

Potret yang memprihatinkan tersebut seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Di tengah usia Republik Indonesia yang sudah cukup tua yakni 71 tahun, ketimpangan di dunia pendidikan seharusnya tidak ada lagi. Kondisi ini jika diketahui negera lain terutama negeri jiran, akan sangat memalukan, terlebih dulu beberapa negara tetangga seperti Malaysia pernah mempelajari pendidikan di Indonesia.

Namun, patut disayangkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendy tampaknya belum memahami adanya ketimpangan di dunia pendidikan kita. Setelah diangkat Presiden Joko Widodo menggantikan Anies Baswedan, Menteri Muhadjir justru langsung menggagas program sekolah sehari penuh (full day school/FDS) dan akan menghapus kebijakan sekolah gratis karena dianggap menyulitkan APBN.

Kedua gagasan Mendikbud yang baru tersebut akan membuat jurang ketimpangan semakin melebar. Bagi sekolah di perkotaan, relatif tidak menjadi persoalan. Namun, lain cerita jika diterapkan di wilayah pelosok dan pedesaan dengan keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana sekolah. Program yang bagus pada tataran wacana belum tentu tepat secara empiris. Mendikbud Muhadjir harus menyadari hal itu dengan kajian mendalam terlebih dahulu, terutama dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang kini masih ada dalam dunia pendidikan kita.

Program FDS nantinya pasti akan merubah kurikulum pendidikan yang sudah ada saat ini. Penyusunan kurikulum baru tidaklah mudah mengingat masih banyak fasilitas pendukung di sekolah yang masih minim. Daripada digunakan untuk menyusun revisi kurikulum pendidikan sesuai program FDS, akan lebih bijak dan tepat sasaran jika anggaran pendidikan yang ada saat ini didahulukan untuk memperbaiki fasilitas pendukung sekolah di wilayah pedesaan dan pelosok negeri yang masih minim terutama gedung-gedung sekolah yang sudah reyot maupun hampir roboh.

Selain itu, daripada menghapus kebijakan sekolah gratis, akan lebih baik jika Mendikbud memangkas pos-pos anggaran di bidang pendidikan yang tidak urgen, seperti untuk seminar, rapat, kunjungan dinas, dan anggaran untuk bantuan sekolah yang tidak urgen. Anggaran BOS untuk sekolah-sekolah di wilayah perkotaan bisa juga dikurangi dan lebih diperbesar untuk sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan pelosok negeri.

Adanya anggaran yang lebih layak, akan membuat sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan pelosok negeri bisa berbenah diri terutama memperbaiki fasilitas pendukung seperti gedung sekolah agar tidak lagi reyot dan meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah dengan menambah buku-buku pelajaran yang bermutu. Selain itu, rasio guru berbanding anak didik untuk sekolah-sekolah di wilayah pedesaan dan pelosok negeri menjadi seimbang.

Dengan penghematan anggaran pendidikan tersebut, maka kebijakan sekolah gratis akan menjadi tidak memberatkan APBN. Mendikbud pun tidak lagi memiliki gagasan untuk menghapus kebijakan sekolah gratis. Di saat bersamaan, anak-anak di wilayah pedesaan dan pelosok negeri, tidak lagi terancam untuk tidak bisa sekolah karena ketidakmampuan ekonomi orangtuanya.Guru-guruyang mengabdi di sekolah-sekolah pedesaan dan pelosok negeri itu juga bisa menjadi sejahtera dengan gaji yang layak, minimal sejumlah UMR setempat.

Untuk menghapus ketimpangan di dunia pendidikan nasional, memang sangat dibutuhkan kesadaran dan perhatian yang lebih serius dari pemerintah disertai komitmen yang kuat. Apabila hal itu tidak dimiliki pemerintah, maka kebijakan-kebijakan baik yang diwujudkan dalam penganggaran maupun penyusunan kurikulum, justru akan membuat ketimpangan dunia pendidikan kita semakin parah. Pada akhirnya, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan 71 tahun lalu menjadi kurang berarti akibat dunia pendidikan nasional belum bisa lepas dari belenggu ketimpangan. (*)