Ujian Nasional Dihapus

Pelajar di Kota Semarang Tanggapi Wacana Penghapusan Ujian Nasional

Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendapat tanggapan beragam siswa

Pelajar di Kota Semarang Tanggapi Wacana Penghapusan Ujian Nasional
tribunjateng/dok
Pelajar SMAN 3 Semarang 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendapat tanggapan beragam di kalangan pelajar di Kota Semarang.

Ada yang setuju dihapus, namun ada yang minta tetap dipertahankan.
Siswi Kelas XI IPA 10 SMAN 3 Semarang, Fatich Trisavilian, tidak setuju UN dihapus. Menurutnya, UN bisa dijadikan sebagai standar kelulusan sama di seluruh Indonesia. "Biar ada standar sama, jadi menurut saya UN tetap diadakan," ujarnya, Senin (28/11).

Fatich khawatir jika kelulusan berdasarkan kedaerahan, peluang masuk perguruan tinggi semakin kecil. "Seumpama mau kuliah ke UI (Universitas Indonesia) atau ke ITB (Institut Teknologi Bandung), lulusan dari Semarang semakin sulit masuk karena standar kelulusan berbeda dari lulusan Jakarta atau Bandung. Jadi perlu standar nasional," jelasnya.

UN, kata Fatich, bukan ia anggap sebagai beban bagi pelajar. "Saya sudah menjalani UN SD maupun SMP. Jadi sudah terbiasa, menurut saya bukan lalu dijadikan sebagai beban," tegas Fatich.

Pandangan berbeda disampaikan siswa Kelas XI IPA 9, Galang Putra yang setuju jika UN dihapus. Menurutnya, kelulusan selama ini hanya berpatokan kepada UN. "Padahal kami belajar tiga tahun. Tapi kelulusan hanya ditentukan lewat UN dan itu menurut saya tidak adil dan setuju kalau dihapus," ungkapnya.

Namun, lanjut Galang, perlu dilakukan standardisasi ketika masuk ke perguruan tinggi. "Kalau UN dihapus berarti standar tiap daerah berbeda-beda. Ketika mau masuk ke perguruan tinggi perlu adanya penyetaraan standar masuk perguruan tinggi. Lewat tes misalnya," kata Galang.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan saat ini masih memantau perkembangan wacana Mendikbud melakukan moratorium UN di daerah masing-masing. Jika dihapus, Anang mempertanyakan anggaran penyelenggaraan UN 2017.

"Kalau jadi didaerahkan, pertanyaan kami pembiayaan UN 2017 bagaimana? Saat ini DPRD sudah memutuskan APBD 2017, UN 2017 tidak dianggarkan dalam kegiatan daerah. Lalu pembiayaan dari mana?," ujarnya.

Anang mengatakan untuk UN 2017 ada opsi anggaran dari Pemerintah Pusat, namun digelar di masing-masing daerah. "Kemungkinannya begitu. Tapi terlihat lucu kegiatan di daerah tapi anggaran pusat. Masih kami perhitungkan dan cermati sehingga nantinya pengambilan keputusan bisa pas," tandasnya.

Tujuan awal UN, kata Anang, yakni sebagai standardisasi dan pemetaan mutu pendidikan serta pembinaan sekolah. "Sekolah yang nilai UN jelek ada pembinaan dari pemerintah pusat agar menjadi baik. Ketika wacana didaerahkan pembinaannya bagaimana," tanyanya.

Belum lagi terkait penyetaraan standar ketika lulusan mendaftar ke luar daerah. "Terutama UN SD SMP digunakan untuk ke jenjang lebih tinggi. Kalau hanya mendaftar di dalam daerah, ujian daerah bisa dipakai. Kalau lintas daerah karena mungkin pindah mengikuti orang tua atau sebagainya, nanti model penyetaraan daerah satu dengan yang lain bagaimana. Ini perlu kajian lebih dalam," ujarnya.

Anang mengatakan evaluasi diberikan sesuai dengan pendidikan yang didapatkan. "Proses pembelajaran di tiap daerah berbeda sehingga penyelenggaraan UN tidak tepat untuk dievaluasi. Di Papua, pendidikan tidak diberikan tapi dievaluasi secara nasional. Namun di sisi lain, UN digunakan sebagai pemetaan, pembinaan, dan untuk mengetahui mutu pendidikan di Indonesia. Jadi tergantung pemeritah tujuannya untuk apa. Tapi kami prinsipnya akan taat asas terkait penganggarannya," ujarnya.(tribunjateng/gpe)

Penulis: galih permadi
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved