PILKADA 2017
Panwaslih Jepara Kampanyekan Tolak Politik Uang di Arena CFD
Panwaslih Jepara Kampanyekan Tolak Politik Uang di Arena CFD Alun-alun Jepara, Minggu 5 Februari 2017
Penulis: yayan isro roziki | Editor: iswidodo
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki
TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Jepara, mengajak masyarakat Kota Ukir menolak praktik politik uang (money politics), dalam gelaran Pilkada 2017, yang akan segera berlangsung. Panwas berharap, pilihan masyarakat terhadap Paslon nanti, benar-benar datang dari hati nurani, bukan lantaran iming-iming uang atau barang.
"Kami kampanyekan antipolitik uang, tadi pagi di arena Car Free Day (CFD), Alun-alun Jepara," kata Komisioner Panswaslih Jepara, Muhammad Olies, Minggu (5/2), melalui pesan layanan WhatsApp (WA).
Menurut dia, pada pagi hari itu belasan orang, yang terdiri dari unsur Panwascam Tahunan, Panswascam Jepara Kota, Panwaslih, dan jajarannya, memegang karton bertuliskan huruf, yang jika dirangkai membentuk kalimat 'Tolak Politik Uang' dan 'Panwas Jepara'. "Aksi ini cukup menyita perhatian. Kami juga mengajak masyarakat untuk berkomitmen menolak praktik politik uang," ujarnya.
Ketua Panwaslih Jepara, Arifin, menambahkan untuk menarik perhatian, selain orasi pihaknya juga menggelar aksi baca puisi, bertemakan tolak money politics. "Guna menumbuhkan komitmen masyarakat soal tolak politik uang, kami ajak mereka untuk membubuhkan tandatangan di atas kain putih," katanya.
Ditambahkan, rencananya spanduk yang telah ditandatangani elemen masyarakat itu akan dipajang didepan kantor Panwaslih. "Untuk menunjukkan, bahwa elemen masyarakat Kota Ukir antipolitik uang," imbuh Arifin.
Masih menurut dia, pihaknya sudah sering dilakukan pihaknya melalui kegiatan-kegiatan formal. Baik ditujukan bagi tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, mahasiswa, purnawirawan TNI/Polri dan lainnya.
Arifin menilai, respon masyarakat cukup bagus. Banyak yang menyatakan dukungannya terhadap aksi tolak politik uuang. Karena itulah dari awal pihaknya berupaya melakukan pencegahan. "Potensi terjadinya politik uang selalu ada, karena itu perlu upaya-upaya preventif yang dilakukan. Jika masih ada, Panwas tidak segan-segan memproses ke ranah hukum," tandasnya. (*)