KPU: Banyak Warga Merantau Jadi Penyebab Partisipasi Pilkada Brebes Rendah

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Brebes menyebutkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Brebes yang digelar 15 Februari 2017 lalu, mencapai 55,54 persen.

Dari hasil real count C1 KPU Brebes, juga diketahui warga yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 677.608. Jumlah tersebut dari jumlah pemilih sebanyak 1.519.854 dikurangi jumlah partisipasi pemilih sebanyak 842.246.

Komisioner KPU Brebes Divisi Sosialiasi Moh Subkhan mengatakan awalnya target partisipasi pemilih pada Pilkada Brebes 2017 ini hingga 77,5 persen. Tidak tercapainya target partisipasi, kata dia, karena berbagai faktor.

"Ada sejumlah warga yang hanya mencoblos karena ada uang. Tapi pada pilkada kali ini berjalan lancar, aman, dan damai tanpa politik uang. Saya jamin itu," ucapnya, Selasa (21/2/2017).

Meskipun partisipasi pemilih tidak mencapai target, namun pilkada hingga saat ini berjalan aman dan damai.

Sementara, Ketua KPU Brebes, Muamar Riza Pahlevi mengatakan banyaknya warga yang tidak menggunakan hak suara lantaran banyak yang merantau ke daerah lain. Mereka tidak mau pulang pada hari pencoblosan.

"Pemilih yang tidak mencoblos merupakan perantauan, bekerja di daerah lain termasuk menjadi TKI. Kami tidak bisa memaksa mereka pulang untuk mencoblos. Padahal, kami sudah melakukan sosialisasi, termasuk lewat media sosial," ucapnya.

Menurutnya, daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya yakni Kecamatan Songgom. Jumlah partisipasi pemilih di kecamatan tersebut yakni 31.793 dari total jumlah pemilih 69.705 atau 45,6 persen.

Sebab, kata dia, di daerah itu merupakan basis yang warganya paling banyak menjadi TKI. Sehingga, hal itu berpengaruh pada rendahnya tingkat partisipasi Pilkada Brebes 2017.

"Jangankan mereka yang merantau di luar negeri. Yang di dalam negeri saja, tidak mau pulang untuk menggunakan hak pilihnya," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya mengklaim bahwa sosialisasi yang dilakukan selama tahapan Pilkada sudah maksimal. (*)