Setahun Jelang Pilgub Jateng, Baru 3 Partai Ini Umumkan Calonnya. Pengamat: Catatan Buruk Demokrasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah pengamat politik dari beberapa perguruan tinggi di Semarang, menyayangkan sikap sejumlah partai politik (parpol) di Jateng.

Pasalnya, jelang setahun pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018, masih ada parpol yang belum mengumumkan bakal calonnya.

Padahal, menurut pengamat politik dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Joko Prihatmoko, mestinya jika figur bakal calon dimunculkan sejak awal, masyarakat bisa menilai lebih dalam rekam jejaknya.

Termasuk bisa mengetahui figur tersebut lebih jauh. Parpol pun bisa diuntungkan secara tak langsung, karena bisa lebih panjang memberikan edukasi politik ke masyarakat.

“Kurang setahun Pilgub tapi masih ada yang belum mengumumkan calon, ini sangat disayangkan,” katanya, Rabu (10/5).

Joko melihat, masih banyak parpol yang belum mengumumkan bakal calon karena mereka tak memiliki kader yang berkualitas. Sehingga tak memiliki kepercayaan diri untuk muncul lebih awal.

Justru biasanya parpol malah memunculkan calon mendekati akhir waktu pendaftaran di KPU.

“Bahkan hingga kini ada parpol yang belum mengumumkan proses dan mekanisme penjaringan calon ke masyarakat. Ini menandakan bahwa partai juga tidak punya niat untuk melakukan pendidikan politik,” tandasnya.

Ia menyarankan, parpol sebaiknya lebih awal mengumumkan tahapan dan mekanisme penyaringan dan penjaringan bakal calon ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut mengawal. Jika tak dilakukan sejak awal, hal ini menjadi pendidikan politik yang buruk.

“Artinya tidak ada edukasi dari sejumlah partai politik. Ini catatan buruk demokarasi di Jateng,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono menilai saat ini mestinya sudah saatnya mengumumkan nama bakal calon gubernur yang diusung, untuk mendapat umpan balik dari masyarakat.

Parpol yang kini telah mengumumkan, baru sebagian, yakni Partai Gerindra melalui Abdul Wachid, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Marwan Jafar, Partai Golkar melalui Wisnu Suhardono.

Sedangkan PDIP yang memiliki jumlah kursi terbanyak, belum mengumumkannya, meski terdapat figur kader internal yang memiliki popularitas cukup baik di antaranya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, serta terdapat Bupati Kudus Musthofa.

Teguh menyarankan, parpol mestinya bisa percaya diri mengusung kadernya. Akan lebih baik jika tiap parpol bisa memunculkan beberapa nama dari internalnya, misalnya figur Ganjar Pranowo dan Musthofa di PDIP.

“Nama yang diajukan elit politik akan direspon oleh masyarakat. Teori kompetisi suply dan demand harus imbang agar warga Jateng bisa memilih sosok yang paling pantas sebagai pemimpin,” jelasnya.

Pengamat politik dari Undip Semarang lainnya, yaitu Susilo Utomo mengungkapkan, dari hasil survei yang pihaknya lakukan dua kali, masyarakat pemilih di Pilgub merupakan representasi dari Pemilu Legislatif (Pileg) sebelumnya. Tradisi di Jateng ini tentu menguntungkan PDIP.

Ketua DPW PPP Jateng, Masruhan Syamsurie, mengatakan, PPP saat ini masih melakukan inventarisasi kader-kader internal yang memiliki kelayakan untuk diajukan sebagai bakal calon.

“Kalau kami sudah punya figur yang lebih populer dan elektabilitas tinggi baru kami akan bicara, apakah untuk diusung sebagai calon gubernur ataukah wakil gubernur,” kata Masruhan.

Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP PDIP, Sri Rahayu, saat di Semarang belum lama ini, mengungkapkan, DPP sudah mengintruksikan kepada DPD PDIP Jateng dan DPC- DPC PDIP se Jateng segera mengusulkan nama, baik untuk bakal calon gubernur maupun bakal calon wakil gubernur.

“Surat dari DPP sudah dikirim ke DPD PDIP Jateng dan DPC-DPC PDIP se Jateng. Awal Juni, nama para tokoh yang mereka usulkan harus sudah masuk di DPP PDIP,” katanya.

Ia mengatakan, masing-masing DPC dan DPD diberi kebebasan mengusulkan nama sebanyak mungkin. Dan nama-nama itu tak harus dari kader internal PDIP, namun juga boleh kader dari partai lain, ataupun dari non kader partai. Selain itu, juga diperbolehkan untuk tidak mengusulkan nama.

“Namun, semua harus tahu dan paham. Bahwa tidak bisa dipastikan kalau nantinya tokoh yang akan mendapat rekomendasi dari DPP adalah mereka yang namanya masuk dalam proses penjaringan ini. Semua tergantung Ibu Megawati. Jadi nanti jangan kaget,” katanya. (*)