Dinkes Brebes Duga Surat Miskin Jadi Penyebab Membengkaknya Klaim Jamkesda di RSUD Brebes

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM, BREBES- Sejak 1 Agustus layanan kesehatan untuk warga miskin, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di RSUD Brebes disetop.

Hal itu lantaran tidak ada kejelasan terkait klaim yang dibayarkan Pemkab Brebes.

Dari total klaim 6,2 miliar, baru dibayarkan sekitar Rp 1,5 miliar.

Direktur RSUD Brebes, Oo Suprana, menuturkan belum dibayarkannya klaim Jamkesda itu karena pemangkasan atau devisitnya anggaran Pemkab Brebes tahun 2017 yang mencapai Rp 102 miliar.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Gunadi Purwoko menjelaskan Pemkab Brebes telah menganggarkan Rp 2 Miliar untuk pelayanan Jamkesda bagi warga miskin.

"Jumlah itu sudah kami hitung sebelumnya dan akan cukup untuk menutupnya. Tapi ternyata malah nilai klaimnya besar sekali sampai Rp 6 Miliar lebih. Artinya, ada yang nggak beres ini," tegas Gunadi, Jumat (4/8/2017).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Brebes warga miskin di Kota Bawang mencapai 20 persen dari total penduduk sekitar 2 juta jiwa.

Ia menduga membengkaknya nilai klaim layanan Jamkesda bagi warga miskin itu karena kemudahan warga untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Membengkaknya klaim pasien warga miskin yang menggunakan SKTM hingga tiga kali lipat itu dikatakan di luar prediksi.

"SKTM itu kan yang mengeluarkan dari (kantor) desa dan kecamatan. Kemungkinan, mereka tak sepenuhnya mengetahui kategori warga miskin itu seperti apa," ujarnya.

Ia juga bingung lantaran jumlah warga miskin di pantura Brebes tidak sebanyak yang menggunakan Jamkesda di RSUD Brebes.

Untuk warga miskin di wilayah Brebes selatan sudah ditangani RSUD Bumiayu.

"Makanya, kami akan lakukan verifikasi ulang," Gunadi menambahkan.

Pemberhentian layanan pasien Jamkesda bagi warga miskin, kata dia, sampai waktu yang belum ditentukan.(*)