Setya Novanto Mencopot Yorrys Raweyai yang Dianggap Bikin Gaduh Internal Golkar
Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, dicopot dari jabatannya.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai, dicopot dari jabatannya. Yorrys dianggap kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto (Setnov) dari kursi Ketua Umum Golkar. Saat dikonfirmasi, Yorrys mengaku tak tahu dirinya dicopot dari jabatannya.
"Beliau diganti sejak kemarin sore, surat ditandatangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur Aziz Samual, Selasa (3/10).
Aziz menjelaskan, Yorrys dianggap telah melakukan banyak persoalan yang membuat internal Golkar gaduh. Posisi Yorrys sebagai Koordinator bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.

"Alasannya Pak Yorrys sudah buat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.
Yorrys adalah ketua Tim Pengkajian yang dibentuk DPP Golkar di bawah naungan Nurdin Halid saat Setnov terbaring sakit di rumah sakit beberapa waktu lalu. Hasil tim pengkajian menyebutkan elektabilitas Golkar merosot karena status tersangka Novanto di korupsi proyek e-KTP. "Saya tidak tahu apakah surat pergantian itu sudah diterima Pak Yorrys atau belum," kata Aziz.
Dalam beberapa kesempatan, Yorrys mengklaim Airlanggo Hartarto merupakan calon kuat pengganti Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Hal itu menyusul hasil Tim Kajian Elektabilitas Partai soal anjloknya elektabilitas Golkar pasca-Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi e-KTP.
Yorrys saat dikonfirmasi memastikan, dirinya tidak dipecat dari struktur partai tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Sehingga, lanjutnya, partai tidak bisa asal memecat atau mencopot kader.
"Ya kalau sekarang ini, kita sendiri mau dengar info atau bagaimana. Saya sendiri tidak tahu. Masa main pecat-pecat, emang perusahaan," kata Yorrys.
Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) yakin, dinamika yang terjadi tidak sampai membuat partai berlambang pohon beringin tersebut pecah (dualisme).
"Saya kira enggak. Itu cuma berbeda pendapat kok, tapi tidak pecah," ujar Kalla di sela peninjauan venue Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Kalla mengibaratkan kelompok-kelompok di Partai Golkar yang berbeda pendapat itu sebagai suami istri. Pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, namun tidak sampai menyebabkan perceraian.
"Misal Anda suami, kadang kan berbeda pendapat dengan istri. Tapi tidak sampai bercerai kan? Ya sama," ujar Kalla.
Saat ditanya mengenai status hukum Ketua Umum Setya Novanto yang lolos dari jerat hukum perkara korupsi e-KTP, Kalla juga enggan berkomentar. "Hahaha, itu tanya ke KPK saja," ujar Kalla.
Rapat Pleno
Setelah Ketum Golkar Setya Novanto terjerat kasus hukum sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK, muncul suara di internal agar digelar rapat pleno. Rapat pleno diarahkan agar Novanto menunjuk pelaksana tugas sebagai ketua umum partai sementara Setya sendiri fokus menjalani proses hukum.
Namun, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham memastikan, rapat pleno penonaktifan Novanto tidak akan terjadi. Sekalipun ada rapat pleno, hanya membahas mengenai elektabilitas Golkar yang dinilai menurun.
Idrus juga memastikan, rapat pleno tersebut akan dipimpin langsung oleh Novanto. Tentunya menunggu kondisi kesehatan pria yang pernah dinobatkan sebagai pria tertampan se-Surabaya tahun 1975 itu dalam keadaan sehat. (tribunjateng/cetak/tribun/why/fik/ther/yat/kcm)