Operasi Tangkap Tangan

KPK Sebut Dian Bertugas Cairkan Fee

"Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan, pada Oktober 2016 lalu, di Kebumen,"

KPK Sebut Dian Bertugas Cairkan Fee
tribunjateng/cetak
KPK menetapkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Dian Lestari Subekti Pertiwi, sebagai tersangka. Politikus PDIP tersebut diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Dian Lestari Subekti Pertiwi, sebagai tersangka. Politikus PDIP tersebut diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen.

"Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan, pada Oktober 2016 lalu, di Kebumen," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10).

Dian diduga secara bersama-sama dengan anggota DPRD Kebumen, Yudhy Tri Hartanto, dan pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen, Sigit Widodo, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo, menerima hadiah atau janji dari Direktur Utama PT Otoda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group, Hartoyo, dan aktivis LSM, Basikun Suwandhin Atmojo alias Ki Petruk.

Dian disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kasus tersebut terkait revisi APBD Kebumen tahun 2016. Saat itu, DPRD meminta penganggaran pokok pikiran atau pokir DPRD, hingga disepakati Rp 10,5 miliar. Anggaran untuk Komisi A adalah Rp 1,95 miliar, yang dituangkan dalam kegiatan Disdikpora Kabupaten Kebumen.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program wajib belajar 9 tahun, pengadaan buku, dan alat tulis senilai Rp 1,1 miliar, kemudian program pendidikan menengah Rp 100 juta, serta program pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebesar Rp 750 juta.

Diduga, fee yang diminta 10 persen dari alokasi anggaran. Dian Lestari yang merupakan politikus PDIP bertugas untuk mengurus dan mencairkan fee kepada pihak yang menjadi pelaksana proyek. Menurut KPK, Basikun Suwandin diduga telah memberikan uang Rp 60 juta kepada Dian Lestari, sebagai bagian fee atas pengadaan buku dari anggaran pokir DPRD.

Setahun pasca-OTT

Kasus tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Kebumen, pada pertengahan Oktober 2016. Penyidik KPK saat itu menangkap Yudhy Tri Hartanto di rumah seorang pengusaha di Kebumen dan Sigit Widodo di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen. Dari tangan Yudhy, penyidik mendapatkan uang Rp 70 juta dari Hartoyo dan Basikun Suwandin Atmojo untuk mendapatkan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam APBD Perubahan 2016.

Selain itu, KPK juga menangkap empat orang lainnya, yaitu Dian Lestari (anggota DPRD Kebumen dari PDIP), Suhartono (anggota DPRD Kebumen dari PAN), Adi Pandoyo (Sekda Kebumen), dan Salim (swasta/anak buah Hartoyo). Setahun pasca-OTT, KPK "menaikkan" status Dian Lestari dari saksi menjadi tersangka.

Dian merupakan tersangka keenam yang diproses dalam kasus tersebut. Sebelumnya lima orang sudah diproses, yakni Sigit Widodo, Yudhi Tri Hartanto, Adi Pandoyo, Basikun Suwandhin Atmojo, serta Hartoyo. Empat dari lima orang tersangka itu telah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. "Sedangkan tersangka BSA (Basikun Suwandhin Atmojo--Red) saat ini masih dalam proses persidangan," kata Febri.

Perlu diketahui, tiga tersangka sebelumnya, masing-masing Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo, dan Adi Pandoyo, telah menerima vonis 4 tahun penjara plus denda Rp 200 juta. Penyuap mereka, Hartoyo, direktur utama PT OSMA Group, divonis lebih rendah, yakni 2 tahun 3 bulan plus denda Rp 50 juta. Satu tersangka lainnya, yakni Basikun Suwandhin Atmojo alias Basikun Mualim alias Ki Petruk, aktivis LSM, proses persidangan. Pada sidang dengan agenda tuntutan, 26 April silam, jaksa KPK menuntut Basikun 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (Tribunjateng/cetak/kps/Tribunnews/dtc)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved