HEBAT, Untuk Ketiga Kalinya Ganjar Terima Penghargaan dari KPK

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan penghargaan kepada Pemprov Jawa Tengah, sebagai pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik tahun 2017.

Penghargaan untuk ketiga kalinya secara bertutur-turut ini, diserahkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Selain Jateng, empat pemerintah daerah lain juga menerima penghargaan serupa yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemkab Sampang, dan Pemkot Yogyakarta.

Ganjar mengatakan, sejak awal menjabat dirinya serius ingin mewujudkan reformasi birokrasi di Jateng. Salah satunya dengan mendorong pelaporan LHKPN untuk perwujudan birokrasi yang bersih.

"Dengan pelaporan harta yang tertib, maka penerimaan pejabat yang tidak sah, baik dari hasil korupsi maupun gratifikasi, bisa diminimalkan," katanya melalui siaran pers Pemprov Jateng kepada tribunjateng.com.

Bahkan, dirinya juga sudah membuat Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 770/4 Tahun 2014 terkait ketentuan pelaporan LHKPN di lingkungan pemprov Jateng. Yaitu diwajibkan bagi pejabat eselon I sampai eselon IV, direksi, komisaris, dewan pengawas BUMD milik Provinsi.

"LHKPN sampai eselon IV ini meniru sistem di sejumlah kementerian, belum banyak pemerintah daerah yang melakukan ini," katanya.

Di tahun 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi pada Pemprov Jateng. Kategori yang diperoleh yaitu Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Pemprov juga memeroleh nilai terbaik dalam evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2016.

Di tahun 2015, Pemprov Jateng memeroleh penghargaan dari KPK dalam pengendalian gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.

Ganjar mengatakan, melaporkan LHKPN sebenarnya adalah pekerjaan mudah. Namun ada sebagian pejabat yang mengaku kesulitan. Mereka sulit menuliskan sumber hartanya dari mana, bahkan ada yang menjual hartanya dahulu sebelum lapor LHKPN.

Pada Peringatan Hakordia 2017 yang digelar pada 11-12 Desember 2017, juga terdapat pameran antikorupsi. Pemprov Jateng adalah satu-satunya provinsi yang berpartisipasi.

Booth Pemprov Jateng memamerkan beragam produk hukum dan kebijakan gubernur terkait pemberantasan korupsi. Di antaranya kepatuhan LHKPN, pengelolaan gratifikasi, pembangunan budaya integritas,dan periizinan terpadu satu pintu.

Bagi pengunjung yang mampir, bisa ikut memainkan games gratifikasi, juga membawa oleh-oleh suvenir dan makanan khas Wingko Babat.(*)