Pilbup Kudus
Harjuna Kumpulkan Kekurangan Dukungan 12.358
Sebelumnya hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU pasangan Harjuna hanya mengantongi dukungan sebanyak 40.995
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali
TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pasangan dari jalur persorangan Noor Hartoyo-Junaidi (Harjuna) menyerahkan kekuramgan dukungan sebagai syarat pencalonan dari jalur perseorangan di Kantor KPU Kudus, Kamis (18/1/2018).
Penyerahan diwakilkan oleh ketua tim pemenangan pasangan Harjuna, Habib Murtadho. Kedatangannya membawa berkas dukungan sebanyak 12.358 berkas dukungan.
Sebelumnya hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU pasangan Harjuna hanya mengantongi dukungan sebanyak 40.995. Oleh sebab itu pasangan tersebut harus memnuhi sampai batas minimal dukungan 45.232. Artinya pasangan ini masih kurang 4.328 berkas dukungan.
Tetapi berdasarkan peraturan dari KPU, harus memenuhi kekurangan dua kali lipat, yakni sebanyak 8.656 dukungan.
Dari berkas yang telah diserahkan, kata Moh Khanafi Ketua KPU Kudus, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual atas berkas yang telah diserahkan pasangan Harjuna.
"Verifikasi akan kami lakukan mulai tanggal 30 Januari 2018. Sebelum tanggal 12 Februari 2018 atau penetapan calon saya pastikan sudah selesai," katanya.
Di hari yang sama, tambahnya, tim sukses dari pasangan Sri Hartini-Setia Budi Wibowo juga mengumpulkan syarat calon. Pasalnya, dari lima pasangan yang telah mendaftar semuanya belum melengkapi syarat calon. Mereka diberi waktu tenggang sampai tanggal 20 Januari 2018 untuk melengkapi.
"Di antara syarat calon yang harus dilengkapi misalnya LHKPN, surat keterangan tidak dicabut hak politik, dan surat keterangan tidak pailit dari pengadilan," katanya.
Sementara Ketua Tim Pemenangan Harjuna Habib Murtadho mengatakan, kekurangan yang harus dipenuhi pasangan Harjuna yaitu 4.328 dukungan kali dua. Namun pihaknya menyerahkan sebanyak 12.358 berkas dukungan baru, bukan sisa dukungan yang kemarin.
"Langkah kami selanjutnya, menunggu penetapan calon dan hasil verifikasi faktual. Kemudian akan kembali melakukan sosialisasi ke masyarakat. Kami harap masyarakat bisa menghindari adanya politik uang di Pilkada nanti," ujarnya. (*)