Dapat Bantuan Dana dari Pemprov Jateng, SMAN 5 Semarang Turunkan Besaran Uang SPP

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wajah sumringah nampak terlihat dari ratusan orang tua siswa SMAN 5 Semarang saat mengikuti sosialisasi penurunan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di Aula sekolah, Selasa (13/3/2018).

Pasalnya, orang tua merasa terbebani dengan adanya pungutan SPP sejak status SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Dengan adanya penurunan SPP, orang tua merasa terbantu karena beban biaya berkurang.

"Kami merasa diringankan adanya penurunan SPP itu. Karena sebelumnya cukup berat. Per bulan harus bayar SPP Rp 233 ribu per bulan," kata Zainal Abidin alias Zainal Petir, orang tua siswa kelas XII SMAN 5 Semarang.

Penurunan SPP yang dimaksud, katanya, sejak perubahan status sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Jawa Tengah dengan SPP Rp 233 ribu per bulan, kemudian turun menjadi Rp 115 ribu per bulan atau turun 51 persen.

Meski ada penurunan SPP, Zainal masih merasa Pemprov Jawa Tengah belum memperhatikan dunia pendidikan. Ia beralasan, saat status SMA dan SMK Negeri menjadi kewenangan Pemkot atau Pemkab, biaya sekolah bisa gratis.

"Waktu anak saya kelas X, itu gratis. Kemudian naik kelas XI, bayar SPP Rp 1,3 juta setahun, artinya per bulan hanya sekitar Rp 108 ribu. Kalau sekarang setelah diturunkan masih bayar Rp 115 ribu, berarti Pemerintah belum memperhatikan pendidikan. Harusnya gratis," tegasnya.

Terlebih, ada alokasi anggaran dari APBN 20 persen untuk pendidikan. Melihat realita sekarang yang mengharuskan orang tua masih membayar SPP, menurut Zainal, berarti keuangan Pemprov Jawa Tengah sebenarnya tidak mampu untuk mengakomodir kebutuhan SMA dan SMK Negeri se-Jawa Tengah.

Kepala SMAN 5 Semarang, Titi Priyatiningsih mengungkapkan, penurunan SPP siswa ini dilakukan usai adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemprov Jawa Tengah sebesar Rp 1,4 miliar tiap sekolah.

Karena ada BOP dari Pemprov Jawa Tengah itu, pihaknya menurunkan SPP dari Rp 233 ribu menjadi Rp 115 ribu per bulan. Itu berlaku mulai Januari 2018 ini. Hanya saja anggaran BOP dari Pemprov hingga kini belum cair.

"Tahun 2018 ini, Pemprov akan mengucurkan BOP ke SMA dan SMk per siswa Rp 750 ribu per tahun. Karena kami akan mendapatkan BOP, maka rencana anggaran yang dirancang harus kami ubah," jelasnya.

BOP tersebut dihitung mulai Januari 2018 untuk seluruh siswa mulai kelas X sampai XII. Padahal, orang tua siswa sudah membayar SPP dengan tarif yang lama yaitu Rp 233 ribu per bulan dari Januari-Maret ini. Lalu bagaimana dengan sisa kelebihan pungutan SPP tersebut?

Titi menjelaskan, ada sisa kelebihan Rp 118 ribu per siswa tiap bulannya selama Januari-Maret. Ia mengatakan, jika orang tua menghendaki kelebihan tersebut dikembalikan, pihaknya siap melayani.

"Kami ada catatannya. Namun jika ada orang tua yang mengikhlaskan kelebihan itu menjadi sumbangan kepada sekolah, maka kami sangat berterima kasih," ucapnya.

Meski sudah dapat BOP dari Pemprov Jawa Tengah, sekolah masih menarik uang SPP. Titi menjelaskan, sekolah masih memiliki tanggungan keuangan lain yang belum tercover dengan BOP tersebut. Yang paling mendesak yaitu gaji guru GTT dan PTT.