DPRD Kota Semarang Minta Pemkot Antisipasi Ketercukupan Kamar Inap Kelas III

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang meminta Pemkot Semarang untuk mengantisipasi ketercukupan kamar kelas III sebagai penunjang program Universal Health Coverage (UHC). Pasalnya ketersediaan kamar rawat inap kelas III di RS negeri maupun swasta masih terbatas.

Sementara program UHC sendiri, mengcover seluruh warga Kota Semarang yang bersedia dirawat di kelas III. Jika layanan tersebut dipakai banyak warga, dipastikan akan menimbulkan masalah baru karena daya tampung RS tidak mencukupi.

"Pemkot harus segera mencari solusi mengantisipasi resiko ketercukupan kamar inap kelas III. Kesiapan RS itu bagaimana karena jumlah kamar kelas III belum mencukupi," kata Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Imam Marzuki, Selasa (20/3/2018).

Bukan hanya itu saja, sejauh ini RS swasta juga belum menunjukan dukungannya pada program UHC. Hal itu terlihat dari ketersediaan kamar inap di RS swasta yang belum memenuhi kuota yaitu 20 persen dari total kamar yang ada.

Menurut Marzuki, kebijakan Pemkot Semarang tentang UHC sangat bagus karena mengcover seluruh warga. Namun hal itu perlu didukung penyediaan sarana dan prasarana yaitu jumlah kamar inap di semua RS baik negeri maupun swasta di Kota Semarang.

"Rekomendasi kami, Pemkot harus menambah gedung baru untuk kelas III di RSUD. Kemudian RS swasta harus dipaksa menyediakan 20 persen kamar inap sesuai aturan," jelasnya.

Adanya program UHC, menurut Marzuki, Kota Semarang idealnya memiliki tiga RSUD. Sejauh ini, Kota Semarang baru memiliki satu yaitu RSUD Wongsonegoro, Ketileng.

"Jika Pemkot ingin bangun RS satu lagi, itu bagus. Misal ditempatkan di wilayah barat. Sehingga bisa mengcover warga yang dari Semarang Barat," katanya. (*)