Brigjen Aris Mbalela Lagi, Dia Beberkan Kejanggalan Penanganan Kasus e-KTP

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman, kembali mbalela. Kali ini ia mengungkit kejanggalan dalam penanganan kasus megakorupsi KTP elektronik atau E‑KTP.

Uniknya, tindakan itu dilakukan Aris seusai acara pelantikan Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol Firli, dan Direktur Penuntutan, Supardi, Jumat (6/4).

Aris menuturkan, KPK tidak pernah memeriksa Johannes Marliem, saksi kunci kasus E-KTP yang kemudian tewas bunuh diri di Amerika Serikat.

Selain itu, menurutnya, penyidik KPK juga tidak menggeledah perusahaan Johannes, PT Biomorf Lone Mauritius.

Padahal, Johannes dan perusahaannya punya peran penting dalam korupsi E‑KTP.

"Kantor Polri, penegak hukum, digeledah. Mengapa satu lembaga ini (Biomorf) tidak digeledah? Ada apa? Itu pertanyaan‑pertanyaan bagi saya semuanya, dari (penyidikan) jilid satu. Begitu saja, terima kasih. Silakan kembangkan," tegas Aris.

Aris menambahkan, masih banyak kebobrokan di kasus penanganan E‑KTP. Namun dia enggan membeberkan seluruhnya.

Sebelumnya Aris pernah mbalela yaitu memenuhi panggilkan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK bentukan DPR, tanpa izin atasannya.

Akibat kejadian itu Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) KPK merekomendasi adanya pelanggaran etik yang dilakukan Aris Budiman.

Dari 10 anggota DPP, delapan anggota menyatakan Aris Budiman bersalah dan dua lainnya menyatakan tak bersalah.

Aris mendadak mengumpulkan wartawan yang meliput pelantikan Firli dan Supardi. Ia kemudian meluapkan keluh kesah.

"Ngumpul semuanya, biar tahu semua kelakuan di dalam (KPK). Ngumpul semuanya," kata Aris kepada para wartawan.

Raut wajah Aris tampak penuh emosi. Ia mengaku kecewa pada KPK.

Perwira tinggi Polri bintang satu itu mengaku baru menerima email internal KPK, pada Jumat pagi.

Email tersebut, lanjut Aris, mengenai proses perekrutan penyidik.