Operasi Tangkap Tangan

Simpang Siur KPK Tangkap Bupati Bandung Barat Terjawab

Simpang siur informasi terkait KPK melakukan OTT, satu diantaranya adalah Bupati Bandung Barat, Abubakar.

Simpang Siur KPK Tangkap Bupati Bandung Barat Terjawab
tribunnews.com
Abubakar di kediamannya di Jalan Mutira, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (11/4/2018). 

TRIBUNJATENG.COM, BANDUNG - Simpang siur informasi terkait KPK melakukan OTT, satu diantaranya adalah Bupati Bandung Barat, Abubakar. Informasi itu seolah bias dalam hari yang sama Bupati Bandung Barat, Abubakar membantah info tersebut.

Bahkan Abubakar gelar konferensi pers bahwa dirinya tidak ditangkap KPK, Selasa (10/4/2018) malam.

Padahal menurut pihak KPK, Abubakar tidak langsung dibawa ke Jakarta karena alasan kemanusiaan.

Abubakar sempat memohon-mohon kepada penyidik untuk tidak ditangkap.

Abubakar beralasan akan melakukan kemoterapi di Rumah Sakit Borromeus, Bandung, Jawa Barat, keesokan harinya.

Abubakar di kedimannya Jalan Mutira, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (11/4/2018).
Abubakar di kedimannya Jalan Mutira, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (11/4/2018). (tribunnews.com)

"Yang bersangkutan memohon untuk tidak diamankan karena akan melakukan kemoterapi dan berada dalam kondisi tidak fit," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).

Atas dasar permohonan Abubakar tersebut, penyidik akhirnya mengurungkan rencana untuk mengamankan Abubakar ke Jakarta.

Penyidik akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Abubakar di rumahnya. Serta melakukan koordinasi dengan dokter pribadi Abubakar.

Penyidik juga meminta Abubakar membuat surat pernyataan untuk datang ke Kantor KPK usai menjalani kemoterapi di Bandung.

Namun alih-alih menyesali perbuatannya, Abubakar malah membuat konferensi pers kepada wartawan setempat bahwa dirinya tidak terjaring OTT KPK.

"Yang bersangkutan malamnya malah menyanggah pernyataan KPK dan mengatakan KPK hanya melakukan klaim atas penangkapannya," ungkap Saut.

Selain Abubakar, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat (AHI) sebagai tersangka pemberi suap.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019, Thony Saut Situmorang pada acara serah terima jabatan pimpinan KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2015).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019, Thony Situmorang  (Tribunnews/Herudin)

Bersama dengan dua pejabat lainnya yakni, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati (WLW) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adiyoto (ADY) yang diduga sebagai penerima suap.

Atas perbuatannya, Abubakar, Weti, dan Adiyoto dijerat melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Asep diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved