FOCUS

Suudzon Gara-gara Registrasi Nomor Prabayar

Oktober tahun lalu, pemerintah mewajibkan setiap warga negara meregistrasi kartu SIM atau nomor kartu ponsel berdasarkan NIK

Suudzon Gara-gara Registrasi Nomor Prabayar
tribunjateng/grafis/bram
RIKA IRAWATI wartawan Tribun Jateng 

Tajuk ditulis oleh Rika Irawati, Wartawan Tribun Jateng

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Short message service (SMS) menawarkan pinjaman beragunan BPKB mobil masuk ke telepon seluler (ponsel) Mas Karjo, sore itu. Tak berselang lama, diterima lagi SMS dari nomor yang tak dikenal. Isinya, minta si penerima menelepon karena kangen.

"Walah, ini nomor siapa tho, kok bilang kangen segala? Kalau suka, mbok langsung datang ke angkringan sini. Jelas nggak akan ada omongan jorok, no sex, no SARA," ujar Mas Karjo sambil menunjukkan SMS yang diterima ke seorang pelanggan.

Hampir setiap hari, Mas Karjo menerima SMS spam seperti itu. Dia pun pernah berpikir, nomor ponsel satu-satunya itu disebarkan oleh pelanggan angkringan miliknya yang juga teman cankruk ngobrol ngalor ngidul. Tapi, mereka segera membantah lantaran tak sedikit yang juga menjadi korban SMS spam.

"Katanya, kita harus registrasi nomor agar terlindungi dari tindak kejahatan. Tapi, ini masih dapat kiriman SMS nggak mutu dan mengganggu. Jelas aku merasa tidak aman. Jangan-jangan, besok, setelah tahu namaku, pengirim SMS tahu alamat rumahku. Atau menggunakan nomor KTP yang sudah aku daftarkan untuk hal-hal yang membahayakan," keluh Mas Karjo lagi.

Oktober tahun lalu, pemerintah mewajibkan setiap warga negara meregistrasi kartu SIM atau nomor kartu ponsel berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Setiap pemilik NIK, hanya diperkenankan mendaftarkan maksimal tiga nomor prabayar di satu operator seluler. Alasannya, negara ingin melindungi para pemilik ponsel dari kejahatan, mulai dari penipuan, kejahatan siber, hingga terorisme.

Rakyat pun diberi batas akhir registrasi akhir Februari 2018 untuk tahap pertama, dan April 2018 untuk tahap kedua. Jika hingga 1 Mei belum didaftarkan, nomor prabayar akan diblokir total. Pemilik tak bisa menggunakan untuk menelepon maupun mengirim pesan dalam bentuk SMS. Termasuk jika ingin mengakses internet lewat ponsel.

Seperti kebijakan yang lain, aturan ini menimbulkan pro dan kontra. Dari sisi konsumen atau pengguna nomor prabayar, meski bersungut-sungut, mereka tetap mendaftarkan nomor telepon yang digunakan.

Namun, gelombang penolakan besar dan bertahan, datang dari para pemilik konter. Mereka khawatir, kebijakan ini membuat bisnis mereka gulung tikar. Pangsa pasar mereka cukup besar. Khususnya, para fakir kuota yang memilih beli kartu perdana untuk mendapatkan kuota internet berkapasitas besar namun murah. Kalau harus berlangganan menggunakan satu nomor, harga yang ditawarkan provider bisa dua atau bahkan tiga kali lipat.

Entah karena ingin melindungi para pelaku bisnis kartu seluler atau alasan lain, pemerintah merevisi aturan. Lewat Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 01 Tahun 2018, pemerintah meminta operator memberi hak kepada outlet untuk menjadi mitra pelaksanaan registrasi, termasuk nomor pelanggan ke-4 dan seterusnya sesuai undang-undang.

Ini berarti, pengguna bisa memiliki lebih dari tiga nomor SIM asalkan, operator seluler yang mengeluarkan SIM tersebut, melaporkan NIK yang mendaftarkan banyak nomor, secara berkala setiap tiga bulan.

Munculnya aturan mendaftarkan nomor prabayar pun seolah tak berguna. Tapi, benarkah tidak ada faedahnya? Di laman resmi Kemenkominfo di www.kominfo.go.id dijelaskan, satu manfaat dari registrasi kartu prabayar jasa telekomunikasi adalah data pelanggan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan keuangan inklusif atau penyaluran dana atau bantuan pemerintah dan hal-hal lain sejenis.

Tentu saja, bukan masalah bantuan itu yang menjadi kegelisahan. Kalau memang ada, Mas Karjo tentu bersyukur. Tapi, kebijakan baru ini justru menimbulkan suudzon di benak Mas Karjo. Untuk hal lain apalagi pemerintah menggunakan data rakyatnya itu? Apakah pemerintah bisa menjamin data tersebut aman dari pencurian yang malah berujung menjadi kejahatan? Apalagi, katanya, database kependudukan itu disimpan di server milik negara tetangga. Belum lagi, aturan ini keluar jelang perhelatan pemilihan umum (pemilu). Apakah data itu tak akan digunakan untuk bisnis jual beli suara?

Mas Karjo termenung, berpikir harus mencari jawaban kemana atas pertanyaan-pertanyaan itu. Yang jelas, dia tak mau melempar pertanyaan kepada rumput yang bergoyang. (tribunjateng/cetak/ira)

Penulis: rika irawati
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved