Negara Tak Bisa Ganti Rugi Kasus First Travel

Lukman menjelaskan mengapa pemerintah tidak bisa menjadi pihak yang mengganti kerugian jemaah dalam kasus travel bermasalah

Negara Tak Bisa Ganti Rugi Kasus First Travel
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Pemerintah dan DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 sebesar Rp35,23 juta per jemaah atau naik 0,9 persen dari tahun sebelum.  

TRIBUNJATENG.COM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat menyinggung kasus First Travel saat rapat dengar pendapat dengan Komite III DPD RI, Di Gedung DPD kemarin Rabu (30/5/2018).

Lukman kemudian menjelaskan mengapa pemerintah tidak bisa menjadi pihak yang mengganti kerugian jemaah dalam kasus travel bermasalah, salah satunya First Travel.

"Ada yang usulkan kenapa negara nggak membayar (kerugian yang dialami jamaah). Kalau negara yang tanggulangi nanti (melalui) APBN," ujar Menag.

Menag menjelaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap penganggaran melalui APBN. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, khususnya terkait persetujuan DPR.

"Presiden sekalipun harus dapat persetujuan DPR atas pertimbangan DPD. Kalau mau pakai APBN harus pertimbangan bapak-bapak juga. Belum lagi ada pertimbangan apakah arif menggunakan uang negara," kata Lukman. (Tribun Jateng/Cetak)

Editor: m nur huda
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved