Operasi Tangkap Tangan

Petugas KPK Angkut Empat Koper dari Rumah Dinas Bupati Purbalingga

Bupati Tasdi, yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga,

Petugas KPK Angkut Empat Koper dari Rumah Dinas Bupati Purbalingga
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) didampingi Jubir KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Purbalingga di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6/2018). KPK menetapkan lima tersangka yakni Bupati Purbalingga Tasdi, Kabag ULP Purbalingga Hadi Iswanto, 3 kontraktor yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan serta mengamankan barang bukti uang sebesar Rp 100 juta dan 1 mobil merek Toyota Avanza terkait proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Setelah melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar dari rumah dinas Bupati Purbalingga. Dari rumah dinas Bupati Tasdi, yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga, tim KPK menenteng dua koper.

Selesai di rumah dinas, tim tidak mengangkut barang itu ke dalam mobil. Mereka berjalan kaki sembari menenteng koper menuju ruang kerja bupati, sekitar 100 meter dari rumah dinas. Tidak ada pernyataan terlontar dari penyidik mengenai isi koper atau barang bukti yang diperoleh dari rumah dinas tersebut.

Ruang kerja bupati sebelumnya sempat disegel bersama mobil dinas, yang sempat ditumpangi Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto, tersangka lain dalam kasus tersebut. Akan tetapi, rumah dinas yang menjadi objek penggeledahan, Rabu kemarin, tidak ikut disegel pascapenangkapan.

Sebelumnya, Tasdi dan Hadi Iswanto tertangkap oleh penyidik KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin malam (4/6). OTT berlangsung di dua tempat, yakni Purbalingga dan Jakarta. Di Purbalingga, KPK menangkap Tasdi, ajudan, dan Hadi Iswanto, serta pihak swasta. Adapun di Jakarta, KPK menangkap dua orang dari pihak swasta. OTT KPK terkait dengan dugaan penyelewengan dalam proses pengadaan sejumlah proyek di Purbalingga.

Sehari kemudian, Selasa (5/6), KPK menetapkan Tasdi dan Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Islamic Center Purbalingga. KPK juga telah menahan Tasdi selama 20 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK. Selain kedua pejabat itu, KPK juga menetapkan tiga orang dari kalangan swasta sebagai tersangka, yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Rabu kemarin, penyidik KPK menggeledah rumah dinas bupati, di belakang Pendapa Dipokusumo. Penggeledahan juga dilakukan di ruang kepala UPL. Selama penggeledahan berlangsung, dua tempat itu dijaga ketat polisi.

Sejumlah pejabat nampak keluar masuk dari dalam rumah dinas bupati. Salah satunya Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Purbalingga Suwardi. Saat ditanya wartawan, Suwardi tidak banyak berkomentar. Dia nampak tergopoh-gopoh berjalan menggunakan alat bantu atau krek. "Saya cuma disuruh bawa kabel," katanya.

Pada pukul 09.39 seorang wanita paruh baya datang menggunakan mobil Toyota Velfire hitam bernomor polisi wilayah Yogyakarta. Wartawan belum tahu identitas dan keterlibatan wanita tersebut dalam kasus korupsi Bupati Purbalingga atau keterlibatannya dalam proses penggeledahan KPK. Wanita itu langsung menutup wajah menggunakan kedua tangan saat menyadari keberadaan wartawan.

Dokumen proyek

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, penggeledahan rumah dinas bupati dan sejumlah tempat di Purbalingga, Rabu kemarin, merupakan bagian dari pengusutan perkara suap proyek proyek Islamic Center Purbalingga.

"Penyidik masih melakukan penggeledahan terkait kasus pembangunan proyek Islamic Center Purbalingga. Ada beberapa lokasi yang digeledah. Salah satunya rumah dari TSD (Tasdi--Red), bupati Purbalingga," kata Febri, Rabu kemarin.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita barang bukti sebanyak empat koper. "Untuk hal-hal yang didapatkan oleh penyidik sampai saat ini masih berjalan. Tapi yang pasti dokumen-dokumen yang digunakan untuk membangun proyek. Bukti transaksi perbankan dan dokumen lain terkait proyek Islamic Center," ujar Febri.

Menurut dia, rumah dinas Tasdi pun telah disegel dengan redline (garis merah) khas KPK. Penyegelan tersebut dilakukan untuk membuat area lokasi steril dan tidak diperkenankan masuk, kecuali bagi penyidik KPK.

"Saat ini memang ada beberapa ruang yang telah disegel di Rumah Dinas TSD. Penyegelan untuk membuat area steril penyidikan," tuturnya. (tribunjateng/cetak/aqy/Tribunnews/kps)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved