Sudirman-Ida Fauziyah Beri Empat Catatan untuk Pilgub Jawa Tengah 2018

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dwi Laylatur Rosyidah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sudirman Said - Ida Fauziyah sampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Tengah dalam berdemokrasi, penyelenggara Pilkada juga aparat keamanan dari tahap ke tahap.

"Seluruh tahapan Pilkada Jawa Tengah telah berjalan dengan baik. Kita patut apresiasi kedewasaan masyarakat Jawa Tengah dalam berdemokrasi," ujarnya pada konferensi pers di Patra Hotel and Convention Semarang, Senin (9/7/2018).

Selain itu, paslon nomor dua dalam Pilgub Jateng 2018 itu juga menyampaikan beberapa catatan yang dinilai penting untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan demokrasi di Jawa Tengah, dan level yang lebih luas.

Terdapat empat catatan yang disebutkan.

Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jawa Tengah 2018 yang dinilai bermasalah.

"Hasil kajian kami, ada potensi sebanyak 3,7 juta nama-nama pemilih memberi indikasi tidak akuratnya jumlah dan identitas pemilih Jawa Tengah," tutur Dirman.

Angka tersebut dinilai lebih besar daripada selisih perolehan suara antara pasangan nomor satu dan dirinya, yakni 10.362.694 suara atau 58,78 persen dan 7.267.993 suara pemilih atau 41,22 persen.

Permasalahan DPT tersebut juga dipandangnya belum ada penanganan yang serius oleh pihak-pihak berwenang.

Catatan kedua dari Dirman - Ida yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, PAN dan PKS adalah terbatasnya sosialisasi pasangan calon karena kegagalan lelang alat peraga kampanye berulang-ulang.

"Kita mencatat KPU Jawa Tengah mengalami tiga kali gagal lelang, yang berakibat proses sosialisasi jauh dari memadai," ujarnya.

Meski begitu, Dirman menyebut ada yang menarik dengan sosialisasi yang minim tapi patisipasi pada Pilkada ini tinggi dan meningkat dibanding dua periode Pilkada sebelumnya.

"Menjadi tanda tanya, mengapa dalam suasana ‘adem ayem’ minim sosialisasi, tetapi partisipasi masyarakat mencapai 67,97 persen. Meningkat jauh dibandingkan dengan Pilkada 2008 yang jumlahnya 58,46 persen. Apalagi dibandingkan dengan Pilkada 2013 yang partisipasinya hanya 54,25 persen," tambahnya.

Ketiga, terkait lembaga survei yang dinilai membangun persepsi dan merugikan pasangan calon ini.

"Para pihak yang berpotensi mendukung paslon nomor 2 dalam urusan iuran pendanaan menjadi menarik diri satu per satu," lanjutnya.