Apindo Jateng Ingatkan Gubernur dan Wakilnya Setelah Dilantik, Perlunya Bank Tanah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Geliat investasi di Jawa Tengah belum bisa tumbuh signifikan beberapa tahun ini. Kondisi itu disebabkan banyak hal, yang utama minimnya ketersediaan lahan industri dengan harga terjangkau.

Demikian disampaikam Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi ketika dihubungi Tribunjateng.com, Selasa (4/9/2018).

Menurutnya, kawasan industri yang ada sekarang masih sangat kurang untuk mengembangkan investasi di Jawa Tengah.

Jika pun ada, harga sewa atau beli lahan sangat mahal, sehingga tidak mudah dijangkau para pengusaha, khusunya pelaku usaha lokal. Selain itu, kawasan industri masih terpusat di ibukota Jateng yakni Semarang, sementara daerah-daerah lain belum memiliki.

Baca: Dilantik Hari Ini, Ganjar Pranowo: Insya Allah Janji Politik Kita Laksanakan

"Kami ingin Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menambah kawasan industri baru, dengan harga yang terjangkau dan bisa dikendalikan oleh pemerintah. Kalau kawasan industri di Kendal itu mahal," katanya.

Obrolan untuk menyediakan bank tanah sudah pernah disampaikan oleh Apindo Jateng kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Namun hingga sekarang belum terealisasi.

Baca: Dilantik Hari Ini, Ganjar Pranowo: Insya Allah Janji Politik Kita Laksanakan

Bahkan kebutuhan bank tanah pernah disampaikan juga dalam Rapat Kerja dan Konsultasi (Rakerkonrov) Apindo Jateng di Hotel Patra Semarang, 10 April 2018 lalu.

Acara tersebut dihadiri calon Gubernur Jawa Tengah, Ganjar dan Sudirman Said.

"Kami pengusaha yakin komitmen Ganjar terhadap investasi sangat tinggi. Kalau ada kesulitan segera tangani. Soal perizinan di Jawa Tengah sudah bagus, kemudahan, dan tidak lagi terbelit-belit. Kalau ada persoalan kami sampaikan pasti dia langsung ambil sikap," imbuhnya.

Baca: Promosi Wisata di Jawa Tengah Masih Kurang

Selain butuh ketersediaan lahan industri dengan harga terjangkau, menurut Frans pemerintah juga perlu membuka pasar luar negeri baru. Upaya itu penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Sejauh ini negara-negara tujuan ekspor Jateng masih melulu ke Amerika Serikat dan China. Butuh adanya bantuan dari Pemerintah untuk menjembatani pengusaha memasarkan produk dengan kerjasama bilateral ke negara lain.

"Supaya juga berhubungan dengan luar negri mencari pasar baru. Pemerintah punya akses itu lewat kedutaan besar di berbagai negara agar UKM juga bisa masuk," katanya.

Disinggung masalah upah yang kerap menjadi konflik tahunan, Frans Kongi lalu tertawa.

Menurutnya masalah ini jauh lebih baik jika diselesaikan hanya antara pengusaha dan pekerja. Sehingga tidak perlu melibatkan pemerintah. (Tribun Jateng/Cetak/Wan)