OPINI Marjono : Desaholic

Oleh Marjono

Lulusan UNS, Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng

TRIBUNJATENG.COM -- Tulisan ini bukan soal latah dalam bahasa, karena sebelumnya telah beredar istilah alkoholic, workaholic, maupun Pancasilaholic, dll, tapi lebih pada keinginan kita untuk membalik desa : dari individu ke komunal, dari pasrah menjadi giat dan dari bergantung menuju mandiri.

Desa sampai sekarang masih menjadi magnitude bagi rezim siapapun. Artinya, desa berkontribusi besar atas kemakmuran bangsa. Soal sederhana, desa sebagai produsen beras yang dipasok ke kota, menjadi penyangga kedaulatan pangan negara. Tren lain, budaya desa diusung ke kota lewat film berlatar desa, coffe berasa pedesaan, rumah makan dan tempat hiburan lain berlabel desa, sajian makanan ala desa banyak terbit di hotel dan atau ruang rapat pemerintah, dll. Branding desa menjadi fenomenal di tanah kota.

Desa semakin menguat, ketika Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala meluncurkan dana desa, yang hingga sekarang sudah tak kurang 200 trilyun untuk 74.954 desa Indonesia sebagai amanah regulasi UU 6/2014 tentang Desa. Sejak 2001-2018, kita punya menteri Desa, PDTT, yaitu Manuel Kisiepo, Saifullah Yusuf, Moh Lukman Hakim, Marwan Ja'far dan Eko Putro Sandjoyo dengan segala track dan prestasinya.

Di sini, narasi desa penting digelorakan kembali di tengah stigma-stigma negatif yang cenderung banal atas segenap hal intervensi pada desa. Seperti penyumbang terbesar angka kemiskinan bersumber dari desa, SDM yang lemah acap ditimpakan ke desa, infrastruktur yang tak memadai banyak menjulur di desa, bahkan pemasok tenaga kasar maupun TKI juga dialamatkan ke desa hingga budaya gotong royong disinyalir menguap dari desa.

Cap dan realita murung yang mengerat desa seolah menyanderanya. Di luar itu, tak jarang pula desa menerima ledekan keras dari dunia virtual. Tak terhindar, predikat dan atau sebutan, "nDeso," mengalir tanpa dosa ketika sesama warga desa mempertahankan argumentasinya.

Tak tersadar juga ada saja pejabat maupun elit yang ucapannya sering melemahkan, merendahkan, melukai, menyakiti bahkan membunuh ibu kandungnya, yakni Desa. Misalnya, pernyataan-pernyataan apriori atas kucuran dana desa dari elit. Nampaknya dia lupa jalan pulang dan di mana menyusu sesungguhnya. Neo Malinkundang terbit tak cuma satu dua.

Untuk itu, pemerintah tak berhenti merawat nasib dan masa depan desa dengan segala bentuk cintanya lewat jalur regulasi dan ruas bantuan yang sengaja diproyeksikan untuk membalik kenestapaan desa. Negara hadir mengurus kesejahteraan rakyatnya, ya desanya. Tak kurang baiknya, untuk menghela desa kita tempuh peningkatan kompetensi dalam pengembangan usaha melalui menghidupkan kembali balai-balai warga sebagai tempat belajar masyarakat.

Kemudian, upaya percepatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui penguatan kepemilikan aset produktif oleh komunitas desa. Lumbung ekonomi desa mendorong pengelolaan sumberdaya desa, perluasan akses pada sumberdaya, penguatan tata kelola desa. Selain itu, perlu dilakukan reinternalisasi dan revitalisasi budaya desa sebagai modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa (lingkar budaya desa)-Erani Yustika (2016).

Pada lokus Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo memberikan bantuan hibah, bansos dan bantuan keuangan tak kurang 1,2 trilyun (23/8/2018). Ragam bantuan tersebut tidak diluncurkan pada masa kampanye Pilgub, tapi justru saat ia sudah memenangi Pilgub. Ini bagian cara Ganjar Pranowo merawat jantung desa. Karena, BPS (Maret 2018) mencatat jumlah penduduk miskin Jateng mencapai 3,90 juta orang (11,32 persen) dan ini menjadi PR bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah ini. Dan, dia bertekad menurunkan angka kemiskinan hingga menyentuh single digit.

Demikian juga, pemerintah pusat yang mengucurkan setumpuk dana desa berikut tenaga pendampingnya turut menjadi bagian menjaga desa agar mampu berkilau memerangi gemuruh kesusahannya sehingga desa bukan menjadi institusi yang hanya bergantung iba hati supra desa. Siapapun pendamping (pendamping desa, pendamping lokal desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dll) itu sesungguhnya layak disebut pahlawan desa, karena berjuang mendampingi rakyat desa dan berupaya memutus mata rantai kemelaratan desa dengan beragam cara, asal serta dan strategi.

Para Alim ulama, tokoh masyarakat dan elemen sipil lain pun yang caring dalam memberdayakan desa, pantaslah berpredikat serupa. Meskipun harus diakui, pendamping itu bukan Bandung Bondowoso yang mengubah nasibnya dalam semalam.

Dalam konteks sekarang, reorientasi pedesaan menjadi penting. Berkreasi dan inovasi untuk desa, meski tidak selalu harus tinggal di desa. Secara masif berbagai program profesor turun gunung, gubernur mengajar, presiden blusukan, rintisan desa berdikari, gerakan kembali ke desa dengan mainan beragam bantuan stimulan semua beraduk menuju ke desa dengan aktor dan spirit di dalamnya yang terus bergerak.

Spirit Kasim