Update Jumlah Pelamar CPNS 2018 sscn.bkn.go.id, di Pemprov Jateng Capai 3.011 Pendaftar

TRIBUNJATENG.COM - Jumlah pelamar CPNS 2018 terus bertambah sejak 27 September 2018.

Hingga saat ini, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat ada 91.917 pelamar yang sudah memilih instansi.

Sedangkan 25.296 pelamar CPNS 2018 sudah diverifikasi oleh instansi.

Bersamaan dengan itu, BKN juga menyampaikan data tiga besar universitas asal pelamar, program studi asal pelamar, kantor regional BKN daerah dan lima besar instansi pusat yang diincar pelamar.

Berikut update jumlah pelamar CPNS 2018 sscn.bk.go.id yang Tribunjateng lansir dari laman Facebook BKN:

*Update SSCN 2018*
*Senin, 1 Okt pukul 16.00*

Instansi go live: 90%
Pelamar pilih instansi: 91,917 orang
Pelamar telah diverif oleh instansi: 25,296 orang

*Top 3 Universitas asal pelamar*
1. Universitas Terbuka 7,330
2. Universitas Pendidikan Indonesia 3,029
3. Universitas Negeri Padang 2,198

*Top 3 Prodi asal pelamar*
1. Pendidikan Guru SD 16,376
2. Kebidanan 10,994
3. Pendidikan Agama Islam 9,142

*Top 5 instansi pusat*
1. Kementerian Hukum dan HAM 25,442
2. Kementerian Agama 8,841
3. Kejaksaan Agung 3,327
4. Kementerian ATR/BPN 2,639
5. Mahkamah Agung RI 2,351

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Yogyakarta*
1. Pemprov. Jawa Tengah 3,011
2. Pemkot Semarang 551
3. Pemkab. Pati 506

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Surabaya*
1. Pemprov Jawa Timur 3,049
2. Pemkab. Jember 715
3. Pemkab. Gresik 672

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Bandung*
1. Pemkot Bandung 2,915
2. Pemkab. Serang 1,678
3. Pemkab. Lebak 1,448

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Makassar*
1. Pemkab. Pangkajene dan Kep 472
2. Pemkab. Pinrang 444
3. Pemkab. Buton Tengah 408

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Jakarta*
1. Pemprov DKI Jakarta 1,360
2. Pemkab. Melawi 989
3. Pemkab. Sambas 703

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Medan*
1. Pemkab. Deli Serdang 709
2. Pemkota Tanjungbalai 411
3. Pemkab. Langkat 341

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Palembang*
1. Pemkota Palembang 827
2. Pemkab. Tebo 667
3. Pemkab. Banyuasin 624

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Banjarmasin*
1. Pemprov. Kalimantan Selatan 472
2. Pemprov. Kalimantan Utara 469
3. Pemkot. Balikpapan 449

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Denpasar*
1. Pemkab. Manggarai 754
2. Pemkab. Sikka 409
3. Pemprov. NTT 394

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Manado*
1. Pemprov Maluku Utara 582
2. Pemkab. Kepulauan Sula 455
3. Pemkab. Kepulauan Talaud 272

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Pekanbaru*
1. Pemkota Pariaman 1,049
2. Pemprov. Sumatera Barat 862
3. Pemkab. Solok 638

*Top 3 Wilker Kanreg BKN Aceh*
1. Pemkab. Aceh Singkil 227
2. Pemkab. Aceh Tengah 167
3. Pemkab. Gayo Lues 163

*:: Tim Publikasi SSCN ::*
*:: Biro Humas BKN ::*

Menpan RB menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 2018 akan berjalan tertib dan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang bermain curang.

Kemenpan RB juga menjamin bahwa oknum calo pun tidak akan bisa bermain.

Pendaftaran CPNS 2018 dibuka sejak 26 September lalu hingga Oktober melalui sscn.bkn.go.id .

Sempat mengalami kendala, BKN pun melakukan upgrade pukul 00.00 hingga 05.00 WIB, Minggu (30/9/2018).
Akses pendaftaran CPNS 2018 pun kini telah lancar.

Selebihnya, Menpan menyatakan seleksi CPNS 2018 tidak memiliki celah bagi calo.

Panselnas menerapkan sistem digital pengamanan sedari proses sscn.bkn.go.id hingga pengamanan berlapis seleksi CPNS 2018.

Dilansir Tribunjateng dari yang dikutip tribunjogja.com dari laman menpan.go.id, dikatakan peserta seleksi harus mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya.

Kemenpan RB berpesan agar peserta CPNS 2018 membuang jauh-jauh anggapan bahwa bisa lolos menjadi CPNS karena sudah dititipkan.

Hal itu ditegaskan Deputi Bidang SDMA Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmadja, Senin (1/10/2018).

“Pengamanan dilakukan berlapis. Seleksi ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik,” ujarnya, dikutip Tribunjogja.com dari laman menpan.go.id, Senin (1/10/2018).

Soal rahasia

Dijelaskan, kerahasiaan soal terjamin dengan pengamanan yang ketat dan berlapis.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018 telah memiliki puluhan ribu bank soal tes CPNS 2018 yang dienkripsi dan dikunci oleh tiga lembaga negara.

Untuk membukanya, harus dilakukan oleh tiga lembaga tersebut, tidak bisa hanya oleh satu instansi.

Misalnya, Kementerian PANRB sebagai salah satu pemegang kunci, tidak bisa membuka soal itu sendiri.

Tetapi harus bersama dengan instansi pemegang kunci lainnya.

"Kami menjaga kerahasiaan soal dengan sistem ini sudah teruji," jelas Setiawan.

Ditambahkan, saat akan melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), soal akan diacak.

Dipastikan, peserta satu dengan lainnya yang bersebelahan, depan, dan belakangnya akan mengerjakan soal yang berbeda.

Begitu peserta selesai mengerjakan soal, dan menekan tombol ‘selesai’, jawaban juga akan dikunci dan nilai langsung muncul saat itu juga.

Sistem digital seperti ini, tidak memungkinkan adanya calo.

"Jelas tidak ada celah untuk transaksi di sana," tegas Setiawan.

Pengamanan tidak berhenti pada penguncian bank soal.

Tiga lapis

Di lokasi tes, ada pengamanan berlapis yang disiapkan panitia untuk mencegah berbagi bentuk kecurangan.

Lapis pertama, adalah tempat para peserta menunggu ujian yang akan diawasi oleh panitia.

Pada lapis kedua, adalah ruangan untuk penjelasan CAT.

Saat masuk ke ruangan lapis kedua ini, panitia atau pengawas melakukan penggeledahan terhadap peserta.

Kalau ada peserta yang membawa alat-alat pasti ketahuan.

Sebagai contoh, tahun lalu ada yang ketahuan membawa jimat dan lain-lain. Mereka langsung di-black list.

Pada lapis ketiga, sebelum masuk ruang ujian, peserta kembali diperiksa identitasnya untuk memastikan tidak ada kecurangan.

"Dengan sistem ini, tes ini sangat transparan, dan lepas dari intrik-intrik," imbuh Setiawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2018 ini pemerintah membuka 238.015 formasi CPNS 2018.

Sebanyak 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda).

Teken MoU

Untuk memastikan seleksi ini berjalan dengan tertib, aman, lancar, adil, obyektif, dan bebas dari KKN, pekan lalu dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PANRB,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

MoU itu terkait Persiapan, Pelaksanaan, Pengamanan, dan Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS 2018.

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB yang diwakili Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja,

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi yang diwakili Kepala Biro SDM Diah Ismayanti, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf, dan Asisten Polri Bidang Operasi Irjen Pol Deden Juhara.

Acara tersebut disaksikan oleh Menteri PANRB Syafruddin, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dengan MoU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS saja, tetapi juga dapat menjamin adanya penegakan hukum, termasuk bilamana terjadi cyber crime.

Selain itu, juga dalam penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB. (*)