Aliansi Buruh Gelar Demo, Tuntut Kenaikan Upah 25 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dwi Laylatur Rosyidah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ratusan buruh dari berbagai federasi di Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (11/10/2018).

Secara lantang, massa yang menamakan diri 'Gerbang' Gerakan Buruh Berjuang itu mengeluhkan upah Jawa Tengah yang rendah.

"BBM naik, buruh tercekik," teriak para demonstran.

Sedangkan untuk Gubernur Jateng, massa yang tergabung dalam aksi menyahut 'ojo ngapusi, ojo korupsi'.

Koordinator aksi, Deni Andrianto menuturkan bahwa aksi mereka yang berlangsung mulai pagi itu menuntut untuk pengesampingan PP 78 tahun 2015 terkait pengupahan buruh.

Mereka menginginkan upah Jawa Tengah ada terobosan ada peningkatan, untuk upah yang dinilai lebih layak.

Karenanya mereka hadir secara bersama untuk mengawal pleno dewan pengupahan provinsi yang sedang berlangsung.

"Kami menolak PP 78 2015 dan meminta ada kenaikan upah 25 persen. Upah di Jateng terlalu jomplang alias ada gap di banding dengan provinsi lain," jelasnya.

Harapan ada kenaikan 25 persen tersebut berdasarkan surveri yang dilakukan oleh KHL, agar pertumbuhan Jawa Tengah dapat mengejar ketertinggalan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) KEP KSPI, Sunandar mengaminkannya.

Hal ini lantaran melihat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan upah terendah dibandingkan dengan provinsi sekitarnya. Jawa Timur sekitar Rp 3,6 juta, Jawa Barat hampir Rp 4 juta, sedangkan Jawa Tengah hanya di angka Rp 2,3 juta.

Dirinya menjelaskan perlu adanya kebijakan agar upah buruh Jawa Tengah mengalami kenaikan 25 persen atau hampir sekitar Rp 2,8 juta.

"Kalau tidak diangkat, maka tahun 2030 Jawa Tengah baru bisa menyusul angka upah provinsi sekitar untuk tahun ini. Kesenjangan akan semakin jauh," paparnya.

Dirinya juga mengungkapkan ada temuan lain, yaitu UMK Jawa Tengah lebih sesuai untuk pekerja yang lajang.