Fahri hamzah Sebut Janji PKS Hapus Pajak Motor Langkah Mundur Tidak Visioner

TRIBUNJATENG.COM- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait penghapusan pajak dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

TribunJateng.com, mellihat tanggapan Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah yang ia tulis Pada Selasa (27/11/18).

Fahri Hamzah menilai bahwa fungsi pajak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas.

Pajak itu bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.

Jika rakyat ditanya penghapusan pajak, menurutnya akan banyak yang setuju lantaran hanya memikirkan nasib individu.

Fahri Hamzah lantas mengatakan seharusnya tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik sehingga merumuskan kebijakan sesuai kepentingan publik.

• Persib U 19 vs Persija U 19: Seusai Kalahkan Persija U-19 1-0, Mario Gomez Unggah Ini

• Pendapatan Daerah Kabupaten Blora 2019 Ditetapkan Rp 2,1 Triliun

• Jadwal Liga Champion Lengkap Pekan Ini, AS Roma Vs Real Madrid

• Jadwal Liga Champion Lengkap Pekan Ini, AS Roma Vs Real Madrid

Tak hanya itu, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta anti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik.

Kemudian, Fahri menegaskan bahwa penghapusan pajak merupakan langkah mundur dan tidak visioner.

Berikut cuitan Fahri Hamzah selengkapnya yang dihimpun TribunJateng.com:

"Iseng2 pagi ini saya melengkapi pernyataan saya soal #PajakMotorDanSIM . Ada Tim Sukses yang mau menghapus keduanya. Sehingga dianggap akan mengurangi beban rakyat. Padahal, pajak tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sesederhana itu.

Pajak itu punya fungsi antara lain sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas. Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.
#PajakMotorDanSIM

Sebagai contoh kalo seorang tim sukses bertanya ke individu rakyat tentang ide pencabutan pajak maka kemungkinan besar jawabannya akan mendukung. Mengapa? Karena mereka menjawab dalam kerangka pikir seorang individu. Dan jawaban tersebut secara personal tidak salah.

Tetapi seorang tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik. Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak serta merta mendasarkan pada temuan-temuan individual. Tetapi kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasarnya.
#PajakMotorDanSIM

Itu semua butuh ilmu dan pengalaman. Perjalanan empiris mengenai kebijakanan publik RI negara lain dan di negeri ini banyak sekali pelajarannya kalo mau kita gali dan dipertajam. Perlu kesabaran untuk melihat gambar besar persoalan. #PajakMotorDanSIM

Negara atau daerah yang pro kepentingan publik pasti tingkat penerimaan pajaknya tinggi, tax ratio besar. Dalam konteks negara, negara yang pelayanan publiknya baik pasti tax rationya besar. Pajak adalah cermin dari kepercayaan kepada negara. #PajakMotorDanSIM

Hampir semua negara maju dimana pelayanan publiknya bagus tax rationya pasti besar (antara 20%-40%). Negara skandinavia (negara dengan pelayanan publik terbaik) memiliki tax ratio di atas 40%. Tax rasio indonesia hanya 11%. Pajak itu cermin perasaan akan kehadiran negara.

Dan karena secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta tanti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik. jenis transportasinya variatif: Bus, Subway, MRT, Commuter Line dll.

Dalam konteks teori dan pengalaman tersebut, ide penghapusan #PajakMotorDanSIM adalah langkah mundur dan tidak visioner. Serta tidak didukung konsep implementasi yang kongret dan rasional. Motifnya mengejar dukungan individu tapi mengorbankan publik.

Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu antara 25-60 persen. Kalo dibandingkan dgn Total APBD memang tampak kecil, krn APBD juga ditopang oleh DAU, DAK, dan dana perimbangan.

Tp kalo dibandingkan dgn total PAD, jelas pajak kendaraan ini besar dan signifikan. Kalo potensi pajak ini hilang, maka pemda pasti akan “shutdown” dan stabilitas pelayanan publik akan terganggu. Maka saya mendengar, tidak ada Pemda yg setuju termasuk DKI dan Jawa Barat.

Sampai tahun 2018 jumlah kendaraan secara nasional 111 juta, 91 jutanya kendaraan roda dua. katakan pajak motor itu kita rata2kan 250ribu. Maka potensi pajak yang hilang per tahun secara nasional 91 juta x 250 rb = 22.7 triliun. Angka yg cukup besar bagi daerah.

Kalo kita bagi 34 propinsi, akan kita dapatkan rata-rata potensi kehilangan pajak sekitar 600 milyar. Tentu besar tiap propinsi tergantung volume kendaraan roda duanya. Bagi pemda tentu sumber pendapatan ini besar dan signifikan. Ini ruang manuver Pemda dalam pembiayaan

Pemda tidak boleh hutang. DAU dan DAK juga tdk bisa digunakan secara fleksibel, karena ada mekanisme pusat yang mengatur. Sumber keuangan apa yang bisa menggantikan, dan siap mengganti potensi keuangan yang hilang ini? Pemda akan dibuat kalangkabut. #PajakMotorDanSIM

Jangankan membuat jalan baru, untuk memperbaiki jalan yang rusak saja selama ini pemda sudah kehabisan akal. Apalagi kalo sumber pendapatan daerah ini hilang. Sistem sentralisasi dalam pengelolaan pendapatan nEgara membuat Pemda tidak punya banyak pilihan. #PajakMotorDanSIM

• Mojang Karawang: Siswi SMA Favorit Pemeran Video Dewasa Itu Ternyata Berprestasi

• OPPO A7 Bisa Dipesan Sekarang, Ini Spesifikasi dan Harganya Hanya Rp 3 Jutaan

• Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 27 November 2018, Aquarius Banyak Dibicarakan Orang di Belakang

Ide penghapusan pajak kendaraan bermotor ini juga akan mengakumulasi permasalahan yang selama ini justru ingin kita pecahkan. Over konsumsi bbm, polusi, kemacetan dan perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial dan itu ditanggung publik.#PajakMotorDanSIM

Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tdk efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik. #PajakMotorDanSIM

Pajak sebagai instrumen ekonomi akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Selama ini pemerintah menerapkan pajak progresif utk kepemilikan kendaraan, semakin banyak kendaraan yang dimiliki maka pajaknya akan berlipat besarnya. ini efektif utk membatasi volume kendaraan.

Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa2 satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan.

Potensi pajak hilang sehingga jalan tidak bisa diperlebar, jalan rusak tidak bisa diperbaiki dan secara perlahan kepentingan publik terganggu, kepentingan individu pun akan terusik. Akibatnya juga akhirnya nanti diderita oleh pengendara motor. #PajakMotorDanSIM," tulisnya.

Diketahui, PKS akan menghapus pajak sepada motor dan pemberlakuam SIM seumur hidup jika terpilih di Pemilu 2019.

Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Pipin Sopian menuturkan, kedua program tersebut akan diperjuangkan partainya.

Program itu dikatakannya sebagai sebuah keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil.

PKS mengaku ingin mnegurangi beban hidup rakyat dengan menghapus kewajiban membayar pajar dan biaya pembuatan SIM.

Bahkan, PKS juga ingin memberikan insentif kepada pemilik sepeda motor, yang sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah.

"Iya PKS menjanjikan jika mendapat dukungan rakyat akan menghapus pajak sepeda motor roda dua," ujar Suhud selaku - Juru Bicara PKS,(26/11/2018).

Menurut Suhud, Janji tersebut merupakan bentuk keberpihakan PKS kepada rakyat. Karena menurutnya motor merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan oleh rakyat Indonesia.

"Karena motor sudah menjadi alat produksi di desa maupun di kota," tuturnya.

Menurut Suhud penghapusan pajak sepeda motor tidak akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah(PAD). pemasukan PAD dari pajak motor sangatlah kecil dan bisa diganti dari sektor lain.

"Harusnya pemda tidak membebankan kepada rakyat kecil," tuturnya yang dilansir dari Tribunnews.com.

Suhud tidak sependapat bila penghapusan pajak motor akan semakin menambah jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Menjamurnya motor bukan karena pajak yang rendah melainkan mudahnya mendapatkan kredit motor melalui program uang muka 0 persen.

"Kenaikan jumlah kendaraan bukan karena penghapusan pajak, tapi lebih besar karena DP 0% untuk pembelian sepeda motor," pungkasnya.(TribunJateng.com/Woro Seto)