Hendi Bantah Tudingan Relawan Prabowo-Sandi Soal Satpol PP Kota Semarang Copot Spanduk PAS

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi geram dengan beredarnya pesan berantai Whatsapp (WA) dan media sosial yang berisi tudingan Satpol PP Kota Semarang merazia spanduk Prabowo-Sandi di rumah Habibah, istri Prof Amanullah dokter spesialis saraf di Semarang.

Dalam pesan WA dan medsos tertulis, "Perkenalkan beliau bu Habibah, istri Prof Amanullah, dokter spesialis saraf di Semarang...

beberapa hari lalu, beliau pasang spanduk dukungan ke Prabowo-Sandi di pagar depan rumah beliau...

suatu ketika, satpol PP kota Semarang merazia spanduk tersebut, ketika bu Habibah mengetahuinya, dikejarlah rombongan satpol PP tersebut lalu beliau mengajukan protes...karena tidak ditanggapi oleh satpol pp, beliau ke KPU dan Bawaslu kota utk ajukan protes...

selang beberapa hari krn dirasa protesnya tidak dihiraukan, beliau lalu pasang 2 baliho besar didepan rumahnya, dan sejak pagi tadi sampai siang hari, beliau berdiri di pinggir jalan sambil acungkan 2 jari ke arah pengendara kendaraan yg lewat".

Dikutip Tribunjateng.com dari Kompas.com, seorang emak-emak salah satu relawan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 memasang baliho Prabowo-Sandiaga.

Tidak tanggung-tanggung, baliho berukuran 4x4 meter itu dipasang di depan rumahnya, di Jalan Dr Sutomo Nomor 53, Semarang.

Habibah, nama emak-emak tersebut.

Dia mengaku sengaja memasang baliho permanen karena baliho yang sebelumnya dipasang di tempat lain diturunkan oleh petugas Satpol PP.

Ia pun akhirnya memilih memasang di depan rumahnya sendiri.

"Saya pasang di depan rumah. Saya juga sosialisasi ke masyarakat untuk memilih nomor 2, tanggapan masyarakat juga bagus," ujar Habibah, saat ditemui di kediamannya, Jumat (21/12/2018).

Habibah mengatakan, ia memasang baliho di depan rumahnya karena tidak ingin ada pihak lain yang mencopotnya.

Sebagai relawan, ia fokus untuk membantu pemenangan pasangan nomor dua.

Habibah juga sempat berdiri di samping Jalan Dr Sutomo, atau di depan RS Kariadi Semarang, menunjukkan gestur dua jari sembari menunjuk baliho Prabowo-Sandi.

Video Habibah berdiri di pinggir jalan sepanjang hari sempat ramai di media sosial, terutama di WhatsApp.

Selain memasang di rumahnya, Habibah yang merupakan istri dari dokter saraf ini juga memasang baliho di Jalan Brigjen Katamso Semarang Nomor 30.

Sama halnya dengan di Sutomo, baliho di tempat itu juga dicopot.

"Di Jalan Katamso Nomor 30 itu tempat kumpul emak-emak Srikandi merah putih. Mmt kami di depan pagar dicopot. Padahal, kecil saja diambil," ujar dia.

Tidak ingin kejadian terulang, dia pun memasang secara permanen di depan rumah. Rumah milik Habibah juga dijadikan kantor Rumah Zakat.

Bahkan, dulunya pernah menjadi sekretariat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga Partai Bulan Bintang.

"Jadi, ini rumah sudah seperti rumah perjuangan," ujar dia.

Kepedulian Habibah menyosialisasikan Prabowo-Sandi didengar tim Badan Pemenangan Nasional.

Direktur Materi Debat dan Kampanye Sudirman Said bahkan datang untuk memberi motivasi perempuan berkerudung itu atas aktivitas yang dilakukan.

Menanggapi hal tersebut, Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menegaskan jika Satpol PP Kota Semarang netral dalam pilpres 2019.

"Saya mengingatkan rekan-rekan kami di Satpol PP dan OPD tugasnya di Pilpres netral tapi aktif. Netral, tidak berpihak, tapi aktif  mengajak masyarakat ke TPS. Saya yakinkan tidak akan berpihak satu atau dua calon lain," ujarnya.

Hendi menegaskan Satpol PP menjalankan tugas sesuai aturan.

"Jika tiba-tiba ada pembersihan pasti ada panwas dan koordinasi KPU. Kalau kemudian mereka jalan sendiri saya rasa tidak. Waktu menerima pesan berantai itu saya tidak yakin. Dan tidak terjadi seperi itu," ujarnya.

KPU Belum Menerima Laporan

Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan hingga hari ini pihaknya belum menerima laporan apapun terkait adanya penurunan dengan paksa oleh Satpol PP terhadap APK pasangan calon tertentu.

Menurutnya, secara regulasi Satpol PP tidak akan melakukan penurunan tanpa sepengetahuan dan tanpa pendampingan Bawaslu.

"Secara regluasi yang memiliki kewenangan (pencopotan APK) Bawaslu koordinasi KPU dan instanst terkait untuk membantu proses tersebut. Namun, Bawaslu tidak mungkin akan menginstruksikan sesuatu hal tanpa membeitahukan kami juga. Tentunya Satpol PP tidak akan melakukan penurunan tanpa ada pendampingan dari Bawaslu. Saya kira itu sudah cukup clear untuk menjelaskan pesan berantai yang beredar," ujarnya.

Gultom berharap beredarnya pesan berantai itu tidak mengganggu kondisi Kota Semarang yang sudah kondusif. (*)