Deputi Direktur Riset ELSAM: Visi dan Misi Jokowi-Ma'ruf Soal HAM Lebih Detail‎

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi perbincangan menarik, terutama di tahun-tahun politik.

Perbincangan mengenai HAM selalu menjadi komoditi politik yang hangat, termasuk soal penghilangan paksa terhadap orang-orang tertentu di masa lalu.

Demikian disampaikan Deputi Direktur Riser Lembang Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar. ‎

"Visi dan misi pasangan calon nomor 01 soal HAM lebih detail. Isu kelompok rentan masih mengemuka, isu kebebasan berkeyakinan, pengarusutamaan dan koordinasi penegakan HAM, serta isu pertanahan," kata Wahyudi, dalam keterangan tertulis, Rabu (16/1/2019).

Menurut dia, ‎sejatinya secara keseluruhan visi dan misi terkait HAM yang diangkat Jokowi-Ma'ruf masih merupakan lanjutan dari visi dan misi Jokowi pada periode pertama pemerintahannya.

"Hanya masalahnya, Jokowi tidak menguraikan apa kendala yang dihadapi di periode pertama, sehingga belum optimal dalam melaksanakan visi dan misinya," ucap dia.

Tampak berbeda dibanding pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Wahyudi, awalnya pasangan itu tidak menyinggung persoalan HAM.

"Baru setelah ada revisi, isu HAM masuk visi dan misi Prabowo - Sandi," ujarnya.

Itupun, sambungnya, merupakan respons terhadap persoalan yang dihadapi kelompok pendukung nomor urut 02.

"Semisal, kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, isu persamaan di muka hukum, dan hak politik," sambung Wahyudi.

Sementara itu, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ridha Saleh mengatakan, pemerintah melalui rencana pembangungan jangka menengah nasional (RPJMN) secara tegas menyebutkan akan menyelesaikan pelbagai kasus HAM.

"Saat Presiden (Jokowi) menerima korban di Istana, beliau menyampaikan akan menindaklanjuti," kata Ridha Saleh, dalam diskusi yang digelar Indonesia Political Review di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Menurutnya, ‎upaya hukum juga dilakukan pemerintah dengan terus menerus mencari solusi yang tepat.