Cetak Surat Suara, KPU Hemat Hampir Rp 300 M dan Dikembalikan ke Negara

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengembalikan uang sebesar Rp 291 miliar, yang berhasil mereka hemat dari pencetakan surat suara, kepada negara.

KPU memiliki pagu anggaran sebesar Rp 894,72 miliar, sementara total kontrak KPU dengan perusahaan pencetak surat suara sebesar Rp 603,34 miliar.

"Kami kembalikan ke negara," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di sela kunjungan pencetakan surat suara perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

Ilham menerangkan, uang itu dapat dipakai kembali oleh KPU jika memang membutuhkan dana untuk keperluan pemilu.

Namun, KPU perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menggunakannya.

"Kalau misalnya ada tahapan lain yang perlu dana lain misalnya kita bisa gunakan, tapi sekali lagi harus koordinasi dengan pemerintah dan DPR terlebih dahulu," jelasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya memiliki pagu anggaran sebesar Rp 894,72 miliar.

Sementara, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mereka adalah Rp 872,69 miliar.

Namun, total kontrak KPU dengan 6 perusahaan pemenang tender proyek pencetakan surat suara sebesar Rp 603,34 miliar.

Jika dibandingkan antara total kontrak dengan pagu maupun HPS, KPU menghemat sekitar 30 persen.

"Terkait rekap nilai pengadaan surat suara, ini kita punya pagu Rp 894.720.293.000."

"Kemudian kita menghitung sendiri HPS kita Rp 872.691.402.425," terang Ilham saat mengunjungi percetakan perdana surat suara di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).

"Kemudian kontrak kita hanya Rp 603.342.100.900."

"Jadi kita menghemat sekitar, dari pagu itu, 32,57 persen," sambung dia.

Percetakan perdana surat suara untuk Pemilu 2019 telah dimulai hari ini, Minggu, termasuk di PT Gramedia, sebagai salah satu perusahaan pemenang tender untuk proyek ini.