Survei SMRC 80 Persen Publik Percaya Kredibilitas KPU, Karding: Jangan Direkayasa

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - ‎Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengapresiasi hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terkait tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu).‎ SMRC merilis hasil jajak pendapat tentang 'Dukungan Calon Presiden dan Integritas Penyelenggara Pemilu', kemarin.

Hasilnya, 80 persen publik percaya terhadap kredibilitas, integritas dan netralitas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan jujur. Hanya sekitar 12 persen responden yang kurang percaya atau ragu terhadap KPU.

"‎KPU telah bekerja keras dan profesional, tidak ada alasan meragukan integritas dan netralitas mereka. Karena itu, jangan diganggu, direcoki, dideligitimasi, jangan direkayasa seolah-olah mereka tidak netral dan berpihak," kata Karding, Senin (11/3).

Ditegaskan Karding, rilis hasil survei ini menjadi penting di tengah situasi saat ini, di mana ada pihak-pihak yang coba mendeligitimasi KPU. ‎Menurutnya, memang ada pihak yang terus menghembuskan isu dan fitnah KPU tidak netral dan berpihak, demi kepentingan politik jangka pendek.
‎

"Indonesia berkepentingan agar legitimasi KPU kuat, sehingga mereka bisa bekerja secara baik dan bersih. Namun, memang ada upaya-upaya yang serius dibangun oleh sekelompok oran, terutama dugaan saya adalah dari kubu 02 untuk mendeligitimasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu," tegasnya.
‎

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, satu di antara upaya mendeligiimasi KPU adalah dengan menyebar berita bohong dengan framing seolah-olah lembaga independen ini diperalat pemerintah untuk melanggengkan kekuasan calon petahana. "Tentu saja itu tidak benar. Ini lembaga independen, dan komisionernya bukan dipilih oleh pemerintah," ucapnya.
‎

Senada disampaikan pengamat politik ‎Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing‎. Menurutnya, jelas ada tujuan tertentu dari frame yang dibangun bahwa KPU tidak netral. "Setiap wacana publik yang dilemparkan sudah pasti memiliki agenda politik, tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi, SBY, dan sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Disampaikan, tujuan dihembuskannya framing seperti itu adalah untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. "Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang," jelas, dalam keterangan tertulisnya.‎

Namun, tandas dia, dengan hasil survei yang menyatakan bahwa 80 persen publik memercayai integritas dan netralitas KPU sebagai penyelenggara Pemilu, maka itu meruntuhkan framing yang dibangun oleh kelompok tertentu tersebut. Meskipun, diakui, masih menurut survei SMRC, masih ada sebagian publik yang tak lebih dari 12 itu, percaya bahwa KPU tidak netral.‎

“80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat," tegas Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.‎
Kendati demikian, diakui lebih lanjut, sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan soal lolosnya beberapa warga negara asing (WNA) dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Namun, tukasnya, persoalan itu langsung direspon dan dituntaskan secara cepat oleh KPU. Dengan begitu, sambung dia, artinya KPU mendengarkan kritikan dan masukan dari stakeholder terkait dan masyarakat luas.

"Jadi harus saya katakan, dengan segala kelemahannya, KPU bekerja professional. Dengan kemampuan KPU yang ada sekarang, sebagai produk politik teman-teman di legislatif, mereka (KPU) adalah lembaga yang tetap independen melakukan tugas-tugasnya," urai Emrus.

Ditambahkan, dengan adanya kritik dari berbagai pihak, terkait beberapa WNA yang masuk DPT, justeru menjadi pelecut dan energi bagi KPU untuk berbenah, memperbaiki diri sebagai lembaga resmi penyelenggara Pemilu, yang independen dan kredibel. Menurutnya, tantangan ke depan, KPU harus lebih transparan dalam melakukan semua kegiatannya.

Di mana rapat-rapat mereka disaksikan dan bisa diakses secara langsung oleh masyarakat luas. Detik demi detik tiap proses kerjanya terbuka dan semuanya bisa dikontrol publik.

"Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Jangan sampai ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable," pungkasnya. (yan)‎