Ayub Amali Resmi Jabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng yang semula dijabat oleh Hery Subowo, resmi digantikan Ayub Amali.

Serah Terima Jabatan (Sertijab) dilakukan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 14, no 175, Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Jumat (15/3/2019).

Pergantian Kepala Perwakilan dikarenakan Hery Subowo ditugaskan untuk menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK Republik Indonesia.

Ayub Amali sendiri sebelumnya merupakan Kepala Auditorat Utama Keuangan Negara VA BPK.

Ayub juga pernah menjabat sebagai Kepala Subaudiotorat di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

• OJK Dorong Perusahaan di Jawa Tengah Manfaatkan Pembiayaan dari Pasar Modal

Sehingga sudah tidak asing dengan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Dalam acara serah terima, hadir pula Anggota V BPK RI Isma Yatun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh kepala daerah, pimpinan DPRD, dan inspektur dari setiap Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Tengah.

Saat menyampaikan pidato sambutannya, Anggota V BPK RI Isma Yatun menjelaskan, serah terima jabatan merupakan hal yang lumrah di setiap lembaga, termasuk di BPK.

Adanya promosi dan mutasi yang ada bertujuan agar proses pengembangan dan dinamisasi organisasi tetap dapat berlangsung dengan baik.

“Nantinya, diharapkan terdapat peningkatan kinerja lembaga, tentu saja dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar BPK, yakni integritas, independensi, dan profesionalisme,” katanya.

Menyinggung tentang pengelolaan keuangan daerah di wilayah Jateng, Anggota V BPK RI Isma Yatun menyampaikan, dalam beberapa tahun ini, telah tampak adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dari pemerintah-pemerintah daerah di Jateng.

Satu di antara indikasinya adalah opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terus membaik dari tahun ke tahun.

“Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah-pemerintah daerah di Jateng pada tahun anggaran 2017 lalu, dari 36 LKPD yang ada, 32 LKPD telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan 4 LKPD mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pidato sambutannya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan setiap komponen pengelolaan keuangan negara harus terus berbenah untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

“Saat ini, opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP saja tidak cukup. Setiap pengelola keuangan daerah harus berupaya mencapai WTP yang berkualitas,“ kata Ganjar.