27 Hari Jelang Pemilu, Fahri Hamzah: Biarkan Rakyat Berpesta, Aparat Jaga Jarak
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah berharap agar seluruh aparat birokrasi sipil, POLRI dan TNI serta penyelenggara pemilu agar netral dalam pemilu 2019.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
lihat foto
Inilah yang harus kita jaga sekarang, kita harus mengingatkan aparat sipil, POLRI dan militer juga penyelenggara pemilu untuk tidak saja adil tetapi juga nampak adil. Ini adalah “power Struggle” dalam demokrasi, sebuah pemilu damai yang tetap memiliki unsur kompetisi.
Maka, mari junjung tinggi hukum dan Etika dalam kompetisi. Kita sudah siapkan aturannya dan bahkan kode Etik-nya. Ada lembaganya, termasuk dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Jangan sekali2 kalian nampak tidak adil apalagi berbuat curang. Bahaya!," tulisnya.
Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Polri dan TNI menegaskan sikap netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 mendatang.
“Kita sudah melakukan langkah untuk menjamin netralitas. Saya dengan Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) safari di semua wilayah menekankan ini (netralitas),” ujar Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Tito mengaku, dirinya dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk tetap menjaga netralitas dalam Pemilu Serentak 2019.
“Memberikan warning, menyebarkan surat-surat edaran. Bapak Panglima juga mengeluarkan banyak sekali surat edaran, surat edaran (yang isinya) sampai detail,” kata Tito.
Menurut Tito, ada surat yang melarang aparat untuk swafoto. "Hanya amankan pemilu," kata dia.
Tito mengungkapkan, pihaknya pun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral.
“Dan kalau ada akan diberikan sanksi-sanksi sudah ada mulai sanksi teguran sampai sanksi berat pemecatan internal,” tutur Tito.
Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menekankan kepada jajaran TNI yang ada di lapangan untuk menjaga sikap netralitas dalam Pemilu 2019.
“TNI-Polri sama, satu komando ke bawah, namanya perintah kalau sudah perintah ada konsekuensi disitu. Sehingga kita tekankan apabila melanggar tindakan sanksi diberikan,” ujar Hadi.
Selain itu, Hadi meminta kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja jajarannya menghindari keberpihakan dalam Pemilu 2019. “Kita minta pengawasan kepada prajurit TNI bila ditemukan indikasi melanggar netralitas silakan lapor kepada humas atau Puspen (Pusat Penerangan) TNI pasti akan kita tanggapi dan kita tindak itu,” ujar Hadi. (TribunJateng.com/Woro Seto)
