Akademisi UI Sebut Menengah Atas Banyak Dukung Prabowo-Sandi, Ini Alasannya

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya, dengan menempatkan elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin 49,2 persen. Sementara, elektabilitas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 37,4 persen.
‎

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan meski kalah dalam survei, paslon nomor urut 02, justeru punya kecenderungan unggul di kalangan ceruk pemilih menengah ke atas.

Menurut dia, ini kecendrungan ini terjadi lantaran inkosistensi kebijakan-kebijakan Jokowi, selama menjabat Presiden.
‎

"Kalangan menengah atas pun melihat adanya pembangunan besar-besaran pemerintah yang dibiayai oleh APBN, subsidi, dan obligasi," ucapnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (22/3).

Selanjutnya, sambung Fithra, gololongan menengah atas cenderung mereview peningkatan tax revenue di kemudian hari lantaran merekalah yang menjadi objek pajak.‎

"Menengah ke atas berpikir bagaimana nanti soal pajaknya. Ini pula yang kemudian membuat kecenderungan orang menengah ke atas untuk menahan investasinya," urainya.

Menurut dia, karena berpikir seperti itu, maka mereka kalangan menengah atas cenderung untuk tidak memilih. Atau bahkan, yang semula berkeinginan mendukung Jokowi, jadi beralih dukungan.

"Belum lagi kalau kita melihat dari fakta obligasi pemerintah, dalam rentang 2014-2018 datanya 10 persen, mengakibatkan swasta kekurangan pembiayaan," urainya.

Sementara, menurutnya, pemilih loyal kubu 01 yang berasal dari menengah ke bawah. Ia menengarai hal ini lantaran banyaknya sumber pembiayaan APBN, yang memang diperuntukkan bagi mereka.

Petahana, kata dia, memiliki sumber daya untuk memanfaatkan posisinya. Termasuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menahan laju penurunan elektabilitas.

"Saya melihat kecenderungan sistematis. Tapi biar bagaimanapun petahana punya resources dan ya sedikit banyak ini yang bisa mereka lakukan untuk menahan penurunan elektabilitas," pungkasnya. (yan)