Prabowo Tolak Penghitungan Suara KPU, Ini Tanggapan Komisioner KPU

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Dalam pidato politiknya di acara Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dengan tegas menolak penghitungan suara yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, banyak kecurangan yang terjadi dan ia tidak menerimanya.

"Jelas, sikap saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang," kata Prabowo, Selasa (14/5).

Prabowo juga mengajak pendukungnya menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia.

"Kalau kita meloloskan kebenaran dan keadilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso juga mengutarakan hal serupa.

Menurutnya sudah banyak kecurangan yang terjadi sebelum, saat dan sesudah pemungutan suara.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko.

Menurut Djoko, ada beberapa hal yang diklaim pihaknya terlah terjadi kecurangan, diantaranya daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistematis," kata dia.

Sementara itu, ahli ekonomi Rizal Ramli menyampaikan dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang menyebabkan kerugian bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut Rizal, kecurangan pada pemilu kali ini luar biasa.

"Tahun 2014 sebenarnya ada kecurangan. Memang skalanya relatif kecil. Tapi tetap kecurangan. Pak Prabowo waktu itu legawa berbesar hati tidak mau ramai, tidak mau protes, nerimo. Tapi kali ini skala kecurangannya luar biasa," kata Rizal.

Dia menyebut kecurangan itu terjadi sebelum pilpres dimulai. Rizal menyinggung adanya daftar pemilih palsu yang mencapai 16,5 juta. "Sebelum pilpres, pada saat pilpres, dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu atau abal-abal yang jumlahnya 16,5 juta," ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate mempertanyakan langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2019 ke Bawaslu.

"Rakyat pun bertanya-tanya, tak melaporkan ke Bawaslu ada apa ya?" ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin ini.