FOKUS: Sumpah Drona dan Sistem Zonasi PPDB
ALKISAH, sejak kecil Basusena tinggal di kompleks istana. Hanya sepelemparan batu dari Padepokan Sokalima, perguruan asuhan Begawan Drona.
Penulis: achiar m permana | Editor: Catur waskito Edy
lihat foto
"Sampean itu jan-jane curcol apa piye leh, Kang? Anake Sampean gak ketampa? Kok mutar-muter tekan Basusena dan Ekalaya barang?" tiba-tiba Dawir, sedulur batin saya, nyeletuk dari balik tengkuk.
Di Kabupaten Semarang, misalnya, hasil PPDB 2019 sudah diumumkan, Kamis (23/5/2019). Dari pengumuman itu, 90 persen siswa didapatkan dari jalur reguler (zonasi), 5 persen bagi siswa berprestasi, dan 5 persen bagi siswa perpindahan karena dinas orangtua.
Sistem zonasi--atau serupa dengan "rayonisasi" sekira satu dekade lalu--memiliki tujuan mulia: pemerataan kualitas pendidikan. Jika sistem zonasi berjalan mulus, tidak ada lagi ketimpangan kualitas antara sekolah di pusat kota atau di wilayah pinggiran. Konsekuensinya pula, tidak ada lagi sekolah favorit atau bukan favorit.
"Mulai tahun ajaran 2019/2020, sudah tidak ada lagi sekolah favorit dan akan terjadi pemerataan jumlah siswa di setiap sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang, Sukaton Purtomo. (Tribun Jateng, 4 Mei 2019).
Namun, perlu juga menjadi pemikiran, nasib (calon) siswa yang--kebetulan--tinggal di tempat yang cukup jauh dari sekolah. Ke mana mereka mesti melanjutkan pendidikan?
"Kalau sistem zonasi digunakan pada proses seleksi di Padepokan Sokalima, pasti Basusena akan diterima ya, Kang? La wong manggone pet gedhek karo sekolahan," celetukan Dawir kali ini, di telinga saya terdengar seperti ngece. (*)
