Sutikno Kaget saat Akan Buat SKTM, Ia Harus Tandatangani Pernyataan Siap Dikutuk Jika Berbohong

1. Jawaban dan keterangan yang saya berikan dalam formulir skrinning kelayakan adalah benar adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

2. Dalam memberikan jawaban dan keterangan tersebut saya tidak dalam pengaruh dari pihak manapun.

3. Saya bersumpah, apabila jawaban dan keterangan yang saya berikan tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkan dihadapan TUHAN dan Manusia.

“Demi Allah saya bersumpah, sesungguhnya bahwa keadaan ekonomi keluarga saya miskin. Apabila saya tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya, saya akan mendapat 
kutukan dari Allah SWT”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan bermeterai.

Sutikno merasa keberatan saat membaca surat pernyataan tersebut karena susunan kalimatnya membuat tak nyaman.

Ia berharap kedepannya surat pernyataan tersebut direvisi.

"Saya juga kaget saat disodorkan 3 lembar surat salah satunya berisi pernyataan yang saya rasa tidak etis," katanya.

Tanggapan Pemerintah

Kepala Desa Rejosari, Paliyo mengatakan surat pernyataan tersebut dari Dinas Sosial Gunungkidul, sebagai pemangku kebijakan mengeluarkan KIS yang bersumber dari APBD.

"Jujur saya juga tidak sependapat dengan isi surat tersebut, karena kalimatnya yang tidak etis. Kami menerima surat tersebut pada bulan Maret 2019, jadi yang 
mengajukan surat keterangan tidak mampu harus mengisi pernyataan itu Sesuai dengan agama masing-masing," ucapnya.

Paliyo berharap kedepan pemerintah kabupaten maupun pusat lebih percaya dengan pihak desa agar masyarakat tidak merasa terganggu dengan penandatanganan surat keteangan 
yang terkesan tidak etis.

"Kami pihak desa mengakui kebanyakan masyarakat kami adalah masyarakat tidak mampu. dalam mengukur kemampuan masyarakat kami pihak desa tidak mengacu pada bangunan 
rumah terbuat dari apa, lantai terbuat dari apa, bisa saja rumah yang dari tembok dan berlantai keramik anaknya merantau yang membangun. Tetapi kami melihat dari 
penghasilan masyarakat berapa, kami berpedoman dengan itu," paparnya.

Lanjut paliyo, dirinya akan mendiskusikan surat tersebut bersama kepala desa lainnya, agar polemik seperti ini tidak terjadi di kemudian hari.