Ini Cara Pemkab Demak Agar PKL Katonsari Minat Jualan di Stadion Pancasila

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Untuk menarik minat PKL yang tidak mau berjualan di Stadion Pancasila, Pemkab Demak akan memfasilitasi air minum dan kanopi.

Pemkab Demak juga belum memiliki kajian untuk berjualan di pinggir atau belakang kali.

"Kami telah melakukan rapat internal dengan instansi-instansi terkait dan melakukan peninjauan ke lapangan," ujar Asisten Bupati Demak, Nur Wahyudi, Rabu (19/6/2019).

Pihaknya melihat ada tempat penampungan PKL di stadion pancasila yang sudah kami petak-petak, namun OPD yang menangi belum maksimal sehingga PKL tidak mau menempati.

"Jika nanti ada kekurangan, pemkab menyediakan tempat di terminal Demak yang akan kami tata, yang lain juga ada di terminal tembiring, dimana akan diarahkan untuk PKL Pecinan," ucapnya.

Pemkab Demak telah menetapkan daerah yang steril PKL termasuk didalamnya adalah PKL Katonsari.

Selain itu, ada tempat Bondodeso Katonsari, dan tempat lain yang memungkinkan yang bisa dijadikan alternatif.

"Ada 6 paguyuban dengan jumlah 860 PKL di Demak, satu diantaranya PKL Katonsari dimana jumlah semula 104 pedagang, sekarang menjadi 130 pedagang," imbuhnya.

Yang perlu ditekankan, Pemkab Demak tidak ada niatan untuk menghalang-halangi PKL dalam mencari nafkah.

Pemkab Demak melihat para PKL belum percaya dengan konsep yang kami sampaikan, maka itu juga dijadikan alternatif, dimana nanti akan disampaikan pimpinan.

"Jadi kami sampaikan pula bahwa nanti kami sampaikan pada pimpinan bahwa yang penting PKL sementara bisa jualan di belakang sungai," paparnya.

"Jika deadline yang diberikan Ketua DPRD Demak, maka kami sampaikan solusinya dengan audiensi pada hari Senin, 27 Juni 2019, dimana akan mengahdirkan Sekda," terangnya.

Ketua DPRD Kabupaten Demak, Nurul Muttaqin mengatakan permasalahan penertiban PKL Adem Ayem yang berada di jalur lambat katonsari belum menemui titik terang.

"PKL Adem Ayem bersedia untuk mundur setapak dari trotoar, dimana mereka akan berjualan di belakang sungai (dimana berada dibantaran sungai mepet dengan pagar perkantoran/sekolah)," ujarnya.

Dikatakannya, PKL meminta kepastian hukum dimana sambil menunggu Dinputaru akan membuat shelter untuk berjualan.

"Saya minta Pemkab Demak mampu memberikan solusi untuk PKL Adem Ayem dan PKL lainnya nanti," jelasnya.

Dirinya berjanji akan mengatakan hal ini pada Bupati secara langsung pada saat rapat paripurna.

LBH Demak Raya, Munir El Misbah, mengatakan pihaknya sudah terlibat sebagai pendamping PKL sejak awal dimana terdapat solusi tetapi belum ada eksekusi.

"Selama ini PKL itu diperdakan sebagai pengganggu ketertiban umum, dimana mereka selalu mandiri, tidak minta- minta tapi diganggu," kata dia.

Menurutnya, Pemkab Demak belum memiliki konsep tapi sudah berani untuk menggusur PKL. Pihaknya tidak tahu konsep itu entah kapan akan jadinya.

"Maka permintaan kami satu, bisakah teman2 itu berjualan dimana sembari menunggu konsep dan tempat yang jelas ? ," keluhnya.

LBH Demak Raya siap secara swadaya dan melakukan hal- hal yang sesuai dengan aturan.

"Kami berharap PKL tidak minta apa-apa dan kami tidak ngurusi apa-apa," ucapnya.

LBH Ansor Demak, Fakturohman, mengatakan Founding Father pernah menyampaikan nasib rakyat seperti halnya percaya Pemkab Demak dengan memikirkan masyarakatnya.

"Tapi sayangnya terdapat hak-hak masyarakat yg kurang terpenuhi, memang mereka melanggar perda, perlu ada asas kelenturan dimana sebelum menegak hukum itu harus melihat sosial masyarakat," paparnya.

Dia meminta masyarakat agar tidak melihat kota lain yang sudah maju, bahkan di Demak kemiskinanannya masih 13,7 %.

"Maka sebaiknya pemerintah lebih baik mengejar kesejahteraan masyarakat dibanding keindangannya saja," ucapnya.

"Kami meminta hak masyarakat untuk hidup sejahtera karena hal itu menjadi tujuan utama pemkab Demak," imbuhnya. (agi)