Badan Standarisasi Nasional Berupaya Ekspor Minyak Sawit Mentah ke Uni Eropa Tak Terkendala

Ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia ke Uni Eropa saat ini sedang terkendala.

Badan Standarisasi Nasional Berupaya Ekspor Minyak Sawit Mentah ke Uni Eropa Tak Terkendala
ISTIMEWA
Workshop pemanfaatan TBT WTO Agreement dalam Menembus Pasar Perdagangan Global bagi Industri di Menara Kadin, Kamis (8/8/2019). Acara ini dihadiri oleh 150 pelaku usaha anggota Kadin. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari Indonesia ke Uni Eropa saat ini sedang terkendala.

Badan Standarisasi Nasional (BSN), yang telah diamanati untuk mewakili Indonesia dalam perjanjian Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT), di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terus berjuang keras agar produk CPO dapat diterima internasional.

Dalam siaran pers yang diterima Tribun Jateng pada Jumat (9/8/2019) dijelaskan, sejak tahun 2018 Indonesia melalui BSN yang bekerjasama dengan pihak terkait, telah memperjuangkan produk CPO terhadap kebijakan Uni Eropa di forum TBT WTO.

Pihaknya menilai, Uni Eropa telah mendiskriminasi produk CPO dari luar Uni Eropa dengan produk vegetable oil lainnya yang berasal dari Uni Eropa sebagai bahan baku biofuel.

"Kami akan terus menyampaikan concern dan keberatan atas kebijakan tersebut dan menekan Uni Eropa untuk memenuhi ketentuan dalam TBT WTO, agar produk CPO dari Indonesia dapat menembus pasar Uni Eropa,” tegas Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya, pada Tribunjateng.com, Jumat (9/8/2019).

Sejarah Lokalisasi Sunan Kuning, Pemkot Semarang yang Mendirikan dan Kini Akan Menutupnya

Perjanjian TBT mengatur setiap anggota WTO untuk memenuhi prinsip-prinsip non-disksriminasi, ekuivalensi, harmonisasi dengan standar internasional, transparansi, dan saling pengakuan antara lain melalui penggunaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Multilateral Arrangement (MLA).

Sebagai pemenuhan prinsip transparansi, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk membentuk suatu Notification Body (NB) dan Enquiry Point (EP), yaitu suatu institusi yang berperan untuk menangani penyampaian rancangan peraturan teknis ke sekretariat TBT WTO.

Selain itu, juga menjawab semua pertanyaan baik dari anggota WTO maupun masyarakat luas mengenai standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian.

"BSN telah diamanatkan menjadi EP dan NB untuk penerapan Perjanjian TBT WTO di Indonesia. Perjanjian TBT WTO ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh para pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor ke anggota WTO lainnya," ungkapnya.

Partisipasi aktif dalam pembahasan perjanjian kesepakatan baik bilateral, regional, serta multilateral diperlukan untuk memastikan kepentingan nasional terakomodasi.

Sebagai contoh, Indonesia melalui BSN/KAN telah melakukan kerja sama dengan Uni Emirat Arab/UAE dalam memfasilitasi eksportir untuk keberterimaan sertifikat halal.

"Sekarang ekspor produk halal kita ke Uni Emirat Arab sudah lancar, karena kini mereka menerima sertifikat halal dari lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi KAN," jelasnya.

Minta Jatah Menteri, Begini Tingkah Lucu Megawati Menirukan Gaya Jokowi di Kongres PDIP

Bambang pun berharap para pelaku usaha dapat pro aktif dalam memberikan informasi, terkait permasalahan yang dihadapi dalam melakukan perdagangan internasional.

Sehingga dapat diperjuangkan oleh BSN melalui ke sekretariat TBT WTO.

"Setiap anggota WTO berhak memberikan tanggapan, klarifikasi, serta keberatan terhadap regulasi yang diberlakukan oleh anggota WTO lain. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional akan mengurangi concern dan menghindari dispute, dalam perdagangan internasional yang akan merugikan negara," tandasnya. (dta)

Penulis: Desta Leila Kartika
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved