Sekjen Federasi Kontras Andy Irfan: Jangan Salahkan Papua Kalau Ingin Pisah dari Indonesia

Setelah itu, Sekjen Federasi Kontras, Andy Irfan Junaedi angkat bicara.

Andy Irfan Junaedi lalu menambahkan bahwa ada upaya yang bisa dilakukan pada UU 21 tahun 2001.

"Saya mau komentar, mungkin begini Pak Lukas, ada satu mandat yang sangat kuat di Undang-undang 21 tahun 2001, soal lembaga yang disebut UU itu adalah komisi kebenaran rekonsiliasi, kalau lembaga ini dibentuk akan mendapat mandat yang luar biasa," ujar Andy.

"Satu pelurusan sejarah, kemudian soal finding, itu pengungkapan kebenaran kemudian kita bisa bilang rekonsiliasi."

Andy Irfan Junaedi meminta Lukas harus segera mengusulkan ke presiden karena saat ini adalah momentum yang tepat.

"Nah syaratnya adalah Bapak Gubernur mesti bikin usulan ke Bapak Presiden. Jadi saya berharap Bapak Gubernur secepatnya membuat surat usulan ke Pak Presiden," jelas Andy.

"Ini momentum yang tepat, 'Jakarta kalau kau bertanggungjawab kepada Papua, ini tolong segera kerjakan bikin Kepres untuk bikin KKR Papua'," ujarnya.

Andy mengatakan dahulu ada Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

"Dulu zaman Pak SBY ada UP4B, kita semua tahu kerja UP4B," ujar Andy.

"Kalau selalu Papua dikirim tentara ke sana tidak akan ada penyelesaiannya," tambahnya.

Andy Irfan Junaedi mengatakan bahwa di Papua tidak ada kejelasan dari sektor keamanan.

"Akuntabilitas sektor keamanan tidak pernah ada kejelasan."

Andy mengatakan bahwa TNI di Papua mengerjakan jalan bukan kontraktot yang mengerjakan jalan.

"Pak Presiden bikin MOU TNI dengan Binamarga pembangunan Trans Papua. TNI kita itu di Papua jadi kontraktor Pak. Bukan perusahaan kontraktor yang ngerjakan jalan. Tentara kita ngerjakan jalan dengan alasan keamanan," papar Andi.

Andy khawatir jika perspetif permasalahan Papua selalu soal keamanan, maka hanya menabung masalah.