Ibukota Pindah: Bagaimana Persiapan Warga Kaltim sambut Pemindahan ke Kaltim

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan ibukota pindah ke wilayah Kalimantan Timur

Tepatnya di sebuah kawasan terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Keputusan itu tak pelak membuat Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, berbunga-bunga. Isran Noor hadir dalam jumpa pers yang digelar Presiden Jokowi di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8).

"Kami siap, pemerintah daerah siap, masyarakat siap," ujar Isran Noor.

Ia mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan empat kepala daerah di Kaltim yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Ja'ang, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, serta Bupati Kutai Kartanegera Edi Damansyah.

"Tidak ada pilihan, kami harus siap," katanya.

Ketika tiba di kompleks Istana Presiden, Gubernur Isran Noor tampak sumringah. Mengenakan baju batik lengan panjang, Isran tiba di kompleks Istana Presiden sekira pukul 12.29 WIB.

Isran ikut mendampingi Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Ia yakin terpilihnya wilayah Kaltim sebagai ibukota baru menggantikan Jakarta bakal disambut bahagia oleh masyarakat karena pasti berdampak positif.

"Ibukota kan simbol identitas bangsa dan negara, semua akan merasakan dampak positifnya," ucapnya.

Isran juga mengaku tidak merasa terbebani ataupun menjadi pusing oleh rencana pemindahan ibukota itu.

"Pusing itu karena dibuat-buat. Sebetulnya kan kita tidak perlu pusing.Ngapain pusing-pusing, syukuri dan nikmati," ucapnya.

Isran Noor mengungkapkan, luas lahan yang ditawarkan kepada pemerintah awalnya 250 ribu hektare di kawasan Bukit Soeharto, tetapi Presiden Jokowi mengumumkan tanah negara di kawasan tersebut sekira 180 ribu hektare.

"Kawasan Bukit Soeharto itu adalah bukit produksi, hutan lindung, dan sebagian digunakan untuk hutan riset. Kemudian di selatannya ada namanya kawasan konservasi yaitu pengembangan dan kepentingan orangutan," ujar Isran.

Menurutnya, lahan yang digunakan untuk pembangunan ibukota pastinya memakai tanah hutan industri, bukan hutan lindung.

"Iya di situ (hutan produksi) dan tidak ada orang yang ditinggal di sana. Ini akan berdampak positif, bukan untuk kepentingan Kaltim, namun semua yang ada Provinsi Kalimantan Timur. Ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat," ujar Isran.

Presiden Jokowi menyebut telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isinya mengajak bersama-sama membuat undang-undang terkait pemindahan ibukota negara.

"Tadi pagi (Senin pagi), saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR, dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibukota baru tersebut," ujar Jokowi.

Siapkan undang-undang

Setelah mengirim surat tersebut, pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibukota.

"Pemerintah akan segera mempersiapkan RUU untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembangunan ibukota baru kurang lebih Rp 466 triliun, yang bersumber dari APBN sebesar 19 persen.

"Itupun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibukota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta serta BUMN," papar Jokowi.

Jokowi menerangkan alasan pemindahan ibukota ke wilayah Kalimantan Timur berdasarkan hasil kajian yakni risiko ancaman bencana minimal.

Bencana dimaksud antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor.

Alasan kedua, lokasi berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Lokasinya berdekatan dengan perkotaan yang tengah berkembang yaitu Samarinda dan Balikpapan. Infrastruktur sudah lengkap," jelas Jokowi.

Alasan terakhir, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas. "Lahan yang dikuasai pemerintah kurang lebih 180 ribu hektare," kata Jokowi.

Ia memastikan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru melingkupi pusat pemerintahan, sedang pusat bisnis, keuangan, maupun perdagangan tetap berada di Jakarta. (tribunnetwork/sen/rin)

* Pemerintah memutuskan Ibukota negara dipindah dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

* Biaya untuk pembangunan ibukota baru kurang lebih Rp 466 triliun, yang bersumber dari APBN sebesar 19 persen.

* Lahan untuk pembangunan ibukota memakai tanah hutan industri, bukan hutan lindung.

* Bagaimana persiapan yang dilakukan warga Kaltim terkait rencana pemindahan ibukota RI ke wilayah Kaltim?