Prof Suteki Merasa Malu Atas Tuduhan yang Belum Dibuktikan

idang terbuka gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan guru besar Pancasila dan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Prof Suteki

Prof Suteki Merasa Malu Atas Tuduhan yang Belum Dibuktikan
TRIBUN JATENG/RAHDYAN TRIJOKO PAMUNGKAS
Guru besar Pancasila dan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Prof Suteki dan tim Penasehat hukumnya gugat rektor Undip di PTUN 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sidang terbuka gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan guru besar Pancasila dan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Prof Suteki terhadap rektor Undip bergulir di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) kota Semarang, Rabu (20/9).

Gugatan dibacakan langsung oleh ketua majelis hakim Sofyan Iskandar, berserta hakim anggota Oktova Primasari, dan Ikawati Utami.

Dalam gugatan tersebut penggugat merasa dirugikan karena kehilangan kesempaan untuk mengabdi dosen atau pengajar.

Sementara tergugat telah melaksanakan penjaringan bakal calon untuk beberapa lowongan jabatan termasuk yang pernah dijabat oleh penggugat.

"Proses penjaringan tersebut sangat merugikan kepentingan dan hak-hak Penggugat,"ujar ketua majelis hakim saat membacakan gugatan.

Penggugat merasa adanya pembunuan karater (character assasin) terhadap dirinya selaku dosen mata kuliah Pancasila dan Filsafat Pancasila selama 24 tahun.

Hal ini dikarenakan karena tidak adanya ruang bagi penggugat untuk membuktikan dan memberikan dalil terhadap tuduhan kesetiaanya pada Pancasila dan NKRI.

"Sementara Keputusan Rektor Undip Nomor: 223/UN7.P/KP/2018 mengamanatkan adanya pemeriksaan lanjutan setelah dilakukan pemberhentian dari tugas jabatan sementara, sehingga diterbitkannya Objek Sengketa. Tergugat tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance)," jelasnya.

Penggugat menilai tindakan tergugat yang secara sewenang-wenang menerbitkan Objek Sengketa tanpa melalui proses pembuktian yang layak.

Baginya secara de jure telah merampas hak-hak pengggugat berkaitan dengan jabatan dan kepegawaianya yang dilindungi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi hak finansial (tunjangan) serta fasilitas lainnya yang sah.

Halaman
123
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved