FOCUS : Visi Misi Menteri

Oleh Abduh Imanulhaq

Wartawan Tribun Jateng

MENJELANG pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, nama-nama calon menteri Kabinet Kerja Jilid II menjadi topik yang mengemuka. Ada beberapa informasi yang diklaim sebagai bocoran mengenai kandidat tapi jelas tak dapat dipastikan kebenarannya.

Tentu kita yakini, sebagian nama itu tidak kredibel untuk masuk barisan pembantu presiden. Kita ketahui pula, ada yang sengaja menggulirkannya agar nama jago yang dia gadang-gadang dilirik presiden.

Jauh-jauh hari pula, Jokowi menyatakan tak menutup peluang anak-anak muda masuk dalam kabinetnya. Kriteria menteri yang dia inginkan adalah eksekutor handal yang memiliki manajerial yang kompeten, dinamis, dan fleksibel serta mampu mengikuti perubahan zaman secara cepat.

Semua kriteria itu dia yakini dimiliki anak muda. Meski sebenarnya tidak menjamin karena yang terpenting adalah sikap diri dan daya adaptasi.

Menteri usia muda dipastikan akan masuk kabinet bersama tokoh asal atau wakil Papua. Seberapa muda? Menurut Jokowi, bisa jadi berusia di bawah 30 tahun.

Cukup mengundang rasa penasaran kita karena pada Kabinet Kerja I, usia menteri termuda yang terpilih adalah 41 tahun. Sosok itu adalah Puan Maharani yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Secara umum, Jokowi menyampaikan kabinetnya akan diisi profesional dan wakil partai. Persentasenya konon lebih besar kalangan profesional.

Satu yang pasti pula, ada nama-nama pembantu presiden yang dipertahankan. Di antara sejumlah wajah baru, ada muka lama yang masih akan melanjutkan program-program kerjanya.

Publik relatif lebih mudah menerka tentang sosok yang akan dipertahankan Jokowi. Kerja dan kinerja mereka sudah terbukti memuaskan hingga akhir masa pemerintahan.

Memang ada desas-desus bahwa menteri yang dikenal berprestasi akan tersingkir. Kita berharap Jokowi lebih memilih menyisihkan para pembantu presiden yang terbukti tidak cakap.

Tentu tidak mudah mengikuti kehendak sendiri karena presiden pun harus memperhatikan suara-suara partai koalisi. Keinginan mereka yang ikut menyokongnya kembali ke tampuk kekuasaan.

Terlebih Jokowi sudah menyatakan ada kemungkinan menteri yang berasal dari partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Kubu yang dulu menjadi lawannya dalam pemilihan presiden.

Sikap akomodatif ini bisa dimaknai apa pun dalam ranah demokrasi. Jelas akan ada yang kecewa ketika benar terjadi tapi itulah realitas politik.

Kehendak kita sederhana saja. Siapa pun yang terpilih adalah menteri yang betul dan becus bekerja.

Memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu presiden. Sebagai pembantu presiden, dia bekerja sesuai visi dan misi tuannya. Tidak memiliki visi sendiri, misi yang berbeda.

Jokowi perlu menegaskan sekali lagi, sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, bahwa tidak ada visi menteri, yang ada hanya visi presiden. Para menteri harus menjalankan visi dan misi presiden serta tunduk kepadanya dalam mengemban amanat konstitusi. (*)