Jokowi Pilih Prabowo Jadi Menhan, Rocky Gerung: Biar Presiden Aman, Nggak Diganggu

TRIBUNJATENG.COM- Pengamat pOlitik Rocky Gerung menganalisis atas keputusan Presiden Jokowi memilih rivalnya,Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan.

Hal itu disampaikan Rocky Gerung di acara E Talkshow TVOne, Sabtu (26/10/19).

Rocky menilai jika PKS, Gerindra, Demokrat dan PAN berdiri menjadi oposisi, maka pemerintahan akan stabil dan ada keseimbangan.

"Nasdem mulanya mau beroposisi, tapi last minute balik ke koalisi," ujar Wahyu Muryadi.

Rocky Gerung lantas mengatakan bahwa ucapan Ketua Nasdem yang siap jadi oposisi merupakan sebuah gertakan untuk meminta kursi menteri dalam jumlah banyak.

"ya mungkin itu minta banyak karena itu mengatakan oposisi, maka dapat segitu sudah enak," ujar Rocky.

Rocky menilai, di luar susunan para menteri, banyak ornag yang lebih berkualitas dan pantas masuk dalam kabinet Jokowi yang baru.

"Kalau right man on the right place, di luar lebih banyak yang lebih berkualitas sebetulnya," ujar Rocky Gerung.

Rocky lantas mengatakan bahwa Presiden Jokowi memilih para menteri Kabinet Indonesia maju agar nanti tidak diganggu siapapun.

"Tapi kan mesti ada rasa aman pada presiden nanti diganggu, maka dia pilih yang begituan," katanya.

Rocky lalu menyinggung ambisi Jokowi yang ingin perubahan Indonesia untuk 100 tahun ke depan.

"Tapi bagi saya bukan soal komposisinya, tapi semacam ambisi presiden untuk, kan dia bilang ini kabinet yang akan menghasilkan landasan untuk Indonesia 100 tahun, 2000 berapa, 2045 sudah punya pertumbuhan 10 persen, dan bisa mencapai perkapita sekian ribu dolar itu," ujarnya/

Rocky Gerung mengatakan bisa jadi dalam seminggu pertama kabinet baru mulai berjalan, mereka saling merugikan satu sama lainya.

"Jadi membayangkan sesuatu, mungkin kabinet ini minggu pertama, sudah kelihatan saling amputasi itu," ungkapnya.

Selain itu Rocky juga menuturkan bahwa ia dan banyak pihak tidak tahu apa yang Jokowi janjikan kepada partai-partai politik yang pada akhirnya memilih bergabung dengan pemerintahan.