Bawaslu Batang dan Dispermades Bentuk Tiga Desa Pengawasan dan Desa Antipolitik Uang

Bawaslu Kabupaten Batang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) setempat membuat inovasi program Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawas

Bawaslu Batang dan Dispermades Bentuk Tiga Desa Pengawasan dan Desa Antipolitik Uang
istimewa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Agung Wisnu Barata saat memberikan apresiasi kepada Bawaslu Batang pada Rakor dengan Mitra Kerja di Hotel Dewi Ratih, Senin (28/10/2019) 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Bawaslu Kabupaten Batang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) setempat membuat inovasi program Desa Antipolitik Uang dan Desa Pengawasan.

Bawaslu menunjuk tiga Desa Pengawasan yakni Desa Bismo, Kalisari, dan Silurah.

Sedangkan Desa Antipolitik uang meliputi Desa Sodong, Kemiri Barat, dan Kepuh.

"Ditetapkannya desa pengawas dan desa anti money politik berdasarkan track record yang telah melaksanakan Pilkades tanpa politik uang, dan riset kami untuk melihat keasliannya, budaya dan karakter masyarakat desanya," jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Batang, Achmad Suharto, Senin ( 28/10/2019).

Dijelaskannya enam desa dibentuk menjadi desa pelopor di Kabupaten Batang, akan diresmikan pada bulan November 2019.

"Kita bentuk desa pengawas dan antipolitik uang tersebut bukan hanya formalitas saja, tapi terus berkelanjutan secara periodik untuk membangun posko pengawasan dan posko anti politik yang secara kontinu melakukan kegiatan di desa," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Agung Wisnu Barata mengatakan Dispermades telah merekomendasikan 30 desa yang telah melaksanakan pilkades tanpa politik uang pada 29 September yang lalu.

Namun yang yang masuk enam desa untuk memberikan warna di event pemilu yang lain.

"Ini luar biasa langkah terobosan Bawaslu dalam pengawasnya sampai kedes masyarakat desa, selain mendapatkan rewads mereka mendapatkan sosialisasi pemahaman tentang pengawasan dan anti politik uang untuk merubah pola pikir masyarakat," jelasnya.

Ia juga meminta kepada pemegang kebijakan di Kabupaten Batang untuk memberikan reward kepada desa percontohan.

Hal ini agar desa lain tertarik bahwa tanpa politik uang desanya lebih makmur dan pemerintah lebih memberikan perhatian khusus. (Tribun Jateng/ Dina Indriani)

Penulis: dina indriani
Editor: Daniel Ari Purnomo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved