Kronologi Lengkap PSI Temukan Kejanggalan Dana Lem Aibon di APBD 2020 DKI Jakarta

TRIBUNJATENG.COM- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membeberkan kronologi kejanggalan dana APBD DKI Jakarta 2020.

Melalui akun Twitter PSI @psi_id, mengatakan bahwa sejak Agustus 2019 ketika dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, PSI selalu mengawasi uang rakyat hingga terbongkar skandal lem aibon.

"Sejak Agustus, tidak lama setelah dilantik, DPRD DKI fraksi @PSI_Jakarta sudah mengawasi uang rakyat hingga terbongkarlah skandal lem aibon. Berikut kronologinya #PSIkawalUangRakyat," tulis PSI.

Setelah itu, tanggal 3 September 2019, PSI mengatakan ia sejak lama berkirim surat dengan Bappeda untuk meminta data untuk dianalisa.

Kemudian, tanggal 13 September PSi berkirim surat kepada Bappeda.

Tanggal 16 Bappeda memberikan pemaparan terkait proses penyusunan APBD dan gambaran umum yang tertuang di draft PPAS 2020.

Pada tanggal 17 September 2019, PSI memulai penyisiran internal berdasarkan data yang diterima.

Lalu pada tanggal 9 Oktober 2019, PSI meminta data RKPD 2020 yang telah disahkan dan diunggah di apbd.jakarta.go.id.

Pada tanggal 11 Oktober 2019, tombol untuk membikla data komponen anggaran 2020 dihilangkan dari apbd.jakarta.go.id sehingga data tidak bisa diakses.

PSI menegaskan dirinya hanya ingin meminta transparansi.

Namun, PSI kecewa dengan Gubernur Anies Baswedan yang tidak akan membuka anggaran pada publik.

PSI menegaskan dirinya akan tetap bersuara agar uang rakyat aman.

"Yang kami tuntut sejak awal hanya satu: TRANSPARANSI. Dan sekarang, Pak Gubernur malah mengindikasikan tidak akan membuka anggaran pada publik. Kami akan terus bersuara sampai uang rakyat aman! #PSIkawalUangRakyat," tulis PSI.

Diketahui sebelumnya, anggoat DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI menemukan kejanggalan anggaran utnuk pembelanjaan lem Aibon sebesar rp 82 miliar.

tak hanya itu anggaran untuk pembelian bolpoin juga fantasis.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan bahwa kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

• Anak Bunuh Ayah Kandung di Tegal, Ibunda: Saya Ingin Dia Dipenjara Selamanya

• Ini Sinyal Hukuman PSSI Buat Bonek Juga Persebaya Surabaya, Pasca Kerusuhan Lawan PSS Sleman

• Andong Perpustakaan Jadi Ikon, Program Literasi Nonfisik TMMD Cilacap Terus Berlanjut

• Letakkan Kamera Tersembunyi di Dalam Bra, Wanita Ini Terkejut Melihat ke Mana Arah Mata Para Pria

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.

Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.

Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.

Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.

Anies mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.

“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.

Anies mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya Pemrov DKI mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies.

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah.

Pernyataan Anies ini menanggapi kehebohan akibat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

Hal itu heboh diperbincangkan oleh warganet di media sosial setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.

Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

“Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

“Buat apa murid-murid kita disuplai dua kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan,” kata dia. (*)

• Andre Rosiade Nyalon Jadi Exco PSSI, Najwa Shihab: Anda Masih Banyak Kerjaan di DPR, Fokus Ajalah

• Tagar Ahok, 82 M dan Lem Aibon Trending Twitter, Netizen Kritik Anies Baswedan

• Lem Aibon Rp 82 M, Guntur Romli Kecewa: Anies Baswedan Malah Ngeles

• Ini Bahaya Menghirup Lem Aibon, Bisa Sebabkan Kematian