Sadar Batas Kemampuan Anggaran Pemkab, Bawaslu Demak Akhirnya Tandatangani NPHD Pilkada 2020

Bawaslu Demak akhirnya tandatangani naskah perjanjian hibah derah (NPHD) sebesar Rp 6,5 Miliar dari sebelumnya Rp 12, 7 Miliar yang diajukan untuk

Sadar Batas Kemampuan Anggaran Pemkab, Bawaslu Demak Akhirnya Tandatangani NPHD Pilkada 2020
IST
Penandatanganan NPHD antara Pemkab Demak dengan Bawaslu Demak 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Bawaslu Demak akhirnya tandatangani naskah perjanjian hibah derah (NPHD) sebesar Rp 6,5 Miliar dari sebelumnya Rp 12, 7 Miliar yang diajukan untuk kegiatan Pilkada Demak 2020.

Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh mengatakan, pihaknya menerima dana hibah tersebut meski cenderung separuhnya lantaran kemampuan pemerintah daerah yang terbatas.

"Kami akan berusaha memaksimalkan anggaran tersebut dalam pengawasan Pilkada 2020.

Yang terpenting kami sudah mendapat ruang pembahasan anggaran dengan pihak Pemkab," jelasnya, Jumat (1/11/2019).

Ia menjelaskan, pembahasan anggaran dalam kegiatan Pilkada sudah tertuang dalam Permendagri no 6 tahun 2019.

Sebelumnya Bawaslu tidak menandatangani NPHD karena tidak adanya ruang pembahasan anggaran, antara Pemda dengan Bawaslu.

Tim Evakuasi Bergerak ke Lokasi Penemuan Jenazah Hangus Terbakar di Lereng Gunung Merbabu

Terbukti Timbun Limbah Berbahaya, DPRD Jateng Minta Pabrik Gula Blora Tutup

Sindir DPRD Kendal, Ganjar : Ini Bikin Kendal Tidak Jadi Menarik

Bawa 19 Pemain ke Markas Persinga Ngawi, Pelatih Persijap Target Poin Penuh

Dalam hal ini ia menyebut tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

"Kemudian DPRD Demak melakukan mediasi antara TAPD dan Bawaslu.

Di dalam pembahasan tersebut pihak Pemda menghilangkan beberapa usulan kegiatan yang dirasa tidak perlu," jelasnya.

Awalnya, lanjutnya, Pemda menyetujui sebesar Rp 8,6 Miliar untuk anggaran Bawaslu.

Namun kemudian Pemda hanya memberikan Rp 6,5 Miliar, lantaran keterbatasan anggaran Pemda.

Ia mengatakan, pihaknya akan menganggarkan untuk petugas pengawas di berbagai kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS.

"Sejumlah Rp 4 miliar kami anggarkan untuk petugas pengawas, yaitu 3 kali 14 kecamatan, 249 desa/kelurahan, dan asumsi TPS berjumlah 1.600," jelasnya.

Ia menjelaskan, beberapa kegiatan yang dihilangkan diantaranya penertiban apk, penganggaran jika terjadi sengketa, dan sosialiasi yang hanya disepakati satu kali. (Tribunjateng/Moch Saifudin)

Penulis: Moch Saifudin
Editor: muh radlis
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved