Anggapan Menteri dari Parpol Tidak Profesional, Johnny G Plate Geram: Itu Khilaf Logika

TRIBUNJATENG.COM- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate membantah terkait anggapan bahwa menteri dari kalangan partai politik tidak profesional.

Hal tersebut, Johnny G Plate sampaikan di acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Jumat (1/11/19).

Mulanya, Johnny G Plate mengatakan bahwa saat ini presiden membutuhkan kekuatan dari partai politik yang memiliki anggota DPR.

"Presidensialisme di Indonesia ini beraroma parlementer, saat ini sistem Presidensialisme keputusan negara tidak selesai di negara presiden, itu semua terdistribusi ke lembaga negara khususnya DPR, di mana presiden membutuhkan sekali kekuatan politik yang memadai di DPR, agar keputusan presiden bisa diakomodir di DPR.Sehingga presiden membuka kerjasa yang luas dengan partai politik," ujarnya.

Johnny G Plate menegaskan bahwa para menteri dari kalangan profesional dan dari kalangan partai politik harus tetap profesional.

"Jangan didikotomikan bahwa antara menteri dari unsur partai politik versus profesional, tidak, dua-duanya harus profesional. Profesional dari partai politik dan profesional yang berasal dari non partai politik," ujarnya.

Politikus Nasdem itu mengatakan bahwa ukuran keberhasilan seorang menteri dari hasil kinerja dan kerjanya.

"Ini diukur nanti kinerjanya di bawah leadership presiden dan manajemen presiden, itu yang harus jadi perhatian," ucap Johnny.

Johnny G Plate membantah adanya penilaian bahwa menteri dari kalangan partai politik tidak layak atau profesional.

"Seolah-olah kita ini digambarkan yang non partai politik adalah profesional, yang dari partai politik amatir atau tidak layak," ujar Johnny.

Johnny lantas menyebut pandangan tersebut sebagai 'khilaf logika'.

"Ini cara berpikir juga yang khilaf ini, khilaf logika ini," kata dia.

Lebih lanjut, Johnny memberikan pendapatnya tentang permintaan maaf Jokowi karena tak dapat mengakomodasi semua orang untuk jadi menteri.

"Kalau minta maaf sih lihat sisi yang lain, ada 300 orang yang profesional yang bisa menjadi menteri, tapi hanya terbatas yang bisa jadi menteri," kata dia.

"Yang tidak bisa jadi menteri mohon maaf karena aturan tidak bisa semuanya."