Jengkel, Mantan Staf Ahok Ima Mahdiah Sebut Anies Baswedan Menutup-nutupi soal Anggaran

TRIBUNJATENG.COM- Politikus PDIP, Ima Mahdiah menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi soal anggaran.

Hal itu disampaikan Ima Mahdiah di acara Mata Najwa yang tayang pada Rabu (6/11/19).

Ketua TGUPP DKI Jakarta, Amin Subekti mengatakan bahwa pemprov DKI Jkarata sudah membuka tranparansi anggaran ke pblik terbukti dari pembicaraan-pemicaraan resmi di lembaga tingkat bahwa baik RW maupun kota.

Ia mengatakan bahwa selama ini Anies Baswedan sudah berusaha mengecek dari dalam.

Lalu Politikus PDIP, Ima Mahdiah menanggapi.

Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya diperlihatkan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak.

"Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak," ujar Ima.

Imamengatakan ketika itu diupload maka, masyarakat akan tahu bahwa usulannya sudah dianggarkan apa belum.

"Makanya itu fungsi dari kita meng-upload biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima mempertanyakan mengapa Anies Baswedan terkesan menutup-nutupi masalah anggaran.

Menurutnya, jika tidak terjadi apa-apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik.

"Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak insecure (gelisah), apa yang ditutup-tutupin seperti itu.Karena kalau kita tidak ada apa-apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ujarnya.

Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima.

William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.

"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," jelas William.

"Jadi oke transparan pas ngrembugin RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," imbuhnya.

Lalu, presenter Najwa Shihab bertanya apa perbedaan penyusunan anggaran pada periode sebelumnya, yakni era Ahok.

"Kemudian dibandingkan periode yang lalu, apakah itu dibuka?," tanya Najwa Shihab.

Politisi PDIP, Ima kembali menjawab bahwa pada era Ahok, penyusunan anggaran dibuka semua ke publik.

"Dibuka bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang kita upload karena apa biar kelihatan," kata Ima.

"Kalau di Musrenbang sudah diusulkan, ketika di atas tidak dianggarkan misalkan kan kita by masyarakat usul, kalau misal tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan," tambahnya.

Ima menyesalkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang dari awal tidak terbuka hingga membuat polemik seperti ini.

"Ini bisa menjadi info untuk Gubernur sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari jaman RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadi," ungkap Ima.

• DETIK-DETIK Tabrakan Bus Laju Prima vs Truk Tronton di Tol Batang Pemalang, Ini Kesaksian Korban

• Janggal Anggaran APBD Jakarta Untuk Alat Peraga Siswa SD: Pasir 52 M, Helm Proyek 34 M, Tiner 34 M

• ASN di Karanganyar Ramai-Ramai Berburu Baju Hancinco, Berkah Bagi Para Pedagang

• Asik, BRT Trans Semarang Akan Operasikan Bus Low Deck Scania, Ini Rutenya

Sebelumnya, Ima Mahdiah menemukan kejangganlan di APBD DKI Jakarta untuk anggaran dinas pendidikan yang dibelanjakan pasri, helm proyek dan tiner yang mencapai puluhan miliar.

Mulanya, Ima Mahdiah mengaku tidak mendapatkan soft copy anggaran terbaru dengan alasan SKPD belum siap.

"Fraksi PDIP awalnya dikaish soft copy pdf, kita hanya dikasih tahu kegiatan, itu yang hanya 95 triliun, kita minta terus update 89 triliun sampai dengan pertengah Oktober hingga pembahasan tidak dikasih," ujarnya.

"Kita minta data KUA PPAS nggak dikasih dengan alasan SKPD belum siap, akhirnya kalau saya komisi E dan Fraksi perjuangan mintanya setelah pembahasan di komisi E," ujarnya.

Ima Mahdiah lalu mengatakan setelah Anies Baswedan marah terkait anggaran dan meminta revisi, rupanya ada banyak kejanggalan yang maish terjadi.

Ia mencontohkan adanya anggaran pasir 52 miliar untuk anak sekolah dasar.

"Pak Anies kemarin sempat marah-marah pada tangal 23 Oktober, dan kami menemukan update terbaru seminggu lalu, setelah komisi E membahas dengan dinas pendidikan, dan saya minta soft coy-nya dari komponen, setelah rapat langsung, kita uraikan dan Kita menemukan komponen pasir 52 miliar, di sini untuk anak Sekolah Dasar, " ujar Ima.

Najwa Shihab terkejut dan mencoba mempertanyakan kembali.

"Pasir 52 miliar, itu untuk bangun sekolah atau apa? tanya Najwa Shihab.

Ima menyebutkan bahwa pasir 52 miliar itu untuk alat peraga.

"Bukan, ini bukan rehap total, rehap total beda lagi, bahannya ini kita breakdown untuk biaya operasional dari dana bos," jawab Ima.

Ima mengatakan bahwa awal permasalahan terjadi karena tidak adanya transparasi.

"Makanya awal dari permasalahan yakni tidak adanya tranparansi, kalau dulu zaman Gubernur sebelumnya, sejak awal RKPS sudah diupload, ketika komponen seperti ini ada 106 dan ada 200 ribu komponen nggak mungkin kita bahas 1-2 minggu," ujarnya.

Ima lalu merinci kejanggalan-kejanggalan APBD di dinas pendidikan.

"Untuk pengadaan anak sekolah dasar, saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa, ada pasir 52 miliar, tiner 40 miliar, dan helm proyek 34 miliar, " ujar Ima.

Najwa lalu bertanya keheranan.

" Ini anggaran dinas pendidikan untuk alat peraga sekolah?Helm proyek 43 miliar?," Tanya Najwa yang terlihat kaget.

Ima lalu menegaskan ketika Anies Baswedan marah terkait anggaran ini, rupanya setelah direvisi masih ada anggaran yang tidak masuk akal.

"Jadi setelah Pak Anies marah-marah, komisi e berdiskusi dengan paparan, setelah itu kita minta komponen kita masih mendapatkan anggaran yang nggak masuk akal," ujar Ima Mahdiah.

Sementara itu Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti mengatakan bahwa turunnya anggaran dari 95 miliar ke 89 miliar itu merupakan hasil penyisiran komponen yang tidak masuk akal.

Ia mengaku bahwa tim TGUPP DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan yang pertama kali menemukan ini.

"Justru perbedaan penerimaan sehingga anggaran dari 95 triliun jadi 89 triliun, justru kami yang menemukan itu, kami melakukan penyisiran yang dikatakan aneh-aneh itu, kami yang pertama kali menemukan, kami melihat ada 30 komponen yang beredar di mana-mana dan dijadikan bahan Gubernur Anies untuk memberikan pengarahan SKPD, kami terus menyisir, dari 95 triliun jadi 89 triliun, terus dilakukan tentu akan bersama-sama dengan DPRD nanti akan ketemu angka yang final jadi 89 triliun," ujarnya.

Amin Subekti mengatakan bahwa banyak komponen yang tidak masuk akal itu lantaran adanya sistem yang mengharuskan APBD untuk dana pendidikan sebesar 20 persen.

"Itu sudah banyak dibahas, salah satunya soal kelemahan sistem, sebagai contoh anggaran pendidikan harus 20 persen, itu harus dipenuhi, tetapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, maka ada komponen seperti itu, dan kami pertanyakan pertama kali, kenapa ini terjadi, kita sisir satu-satu," ujarnya.

"Ada masalah eksternal pendapatan itu berkurang, tetapi ada sistem yang tidak mapan untuk mengakomodasi hal seperti itu, jadi kita lakukan perbaikan dan mencari solusi, untuk meng-line-kan semuanya, dan akhirnya setelah dibahas dengan DPRD sudah final, begitu," ujar Amin Subekti.

• Daftar Harga dan Spesifikasi iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max

• Karni Ilyas Terkekeh saat Sujiwo Tedjo Sebut Para Politisi Manipulator Agama

• Lirik Lagu Man Ana Sabyan Gambus Lengkap dengan Artinya

• ASN di Karanganyar Ramai-Ramai Berburu Baju Hancinco, Berkah Bagi Para Pedagang