Ribka Tjiptaning Berapi-api Sindir Menkes Terawan saat Sampaikan Kekesalan soal BPJS Kesehatan

TRIBUNJATENG.COM- Ribka Tjiptaning, Anggota DPR komisi IX kecewa lantaran Menteri Kesehatan tidak segera memberikan keputusan soal polemik BPJS.

Hal itu tampak saat Komisi IX DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang diunggah di akun Youtube DPR RI pada Jumat (7/11/19).

Ribka Tjipaning mengaku kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang menerima BPJS kelas 3.

Menurutnya, Rumah sakit umum daerah (RSUD) kerap penuh hingga pasien dengan BPJS kelas 3 terlunta-lunta.

padahal menurutnya, RSUD itu pembiayaannya berasal dari uang negara.

"Kalau rumah sakit swasta betul memang kuota untuk BPJS kelas 3 memang cuma 20-25 persen, tetapi kalau RSUD itu kan punya pemerintah, punya negara, sumber dananya dari APBN dan APBD, harusnya kita kasih punishment kalau enggak memberikan kuota di atas 60 persen untuk BPJS kelas 3 nggak usah dikasih DAK perbantuan," ancam Ribka.

Ribka menegaskan bahwa seharusnya RSUD mengalokasikan pasien BPJS kelas 3 sebanyak 60 persen.

"RSUD itu kan rumah sakit negara, kan sumber dana RSUD dari APBD kota, APBD provinsi, APBN, nah memang harusnya 60 persen untuk BPJS kelas 3," ujarnya.

Ribka mengatakan seharusnya jika kelas 3 penuh, pasien diberikan kamar kelas 2.

"Semisal kalau memang penuh, ditaruh kelas 2, kita kan sekarang ada BPJS kelas 1,2 dan 3," ujarnya.

Ribka blak-blakan mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan adanya BPJS yang ada kelas-kelas tertentu.

Menurutnya, jika BPJS dihilangkan kelasnya, maka mendapatkan perawatan yang sama dari pihak rumah sakit.

"Sebenarnya saya nggak cocok ada BPJS kelas-kelas gitu, seharusnya tanpa kelas, biar senyum dokternya sama, senyum perawatnya sama, tanpa diskriminasi senyum, hak senyum sama, kita harus panggil ARSADA karena itu memang rumah sakit dari pembiayaan rakyat," ujarnya.

Lantas, aspirasi Ribka itu mendapatkan respons Menteri Kesehatan, Dokter Terawan.

Dokter Terawan sepakat bahwa RSUD memang harus untuk rakyat.

"Saya setuju rumah sakit pemerintah ya memang harus untuk rakyat nomor satu, karena itu rumah sakit negara, seharusnya tidak mencari keuntungan," ujarnya.

Menteri Kesehatan mengatakan jika selama ini kuota untuk BPJS sudah 50 persen, sehingga jika kuota BPJS kelas 3 naik menjadi 60 persen, maka hal itu tidak mustahil.

"Kami selama ini memang untuk pasien BPJS kelas 3 sudah memberikan kuota 50 persen, sehingga untuk naik jadi 60 persen bisa, tinggal membelikan tempat tidur saja, sehingga nanti rumah sakit di kamar kelas 2 bisa dijadikan untuk kamar kelas 3," ujarnya.

Setelah itu, Ribka mengaku tidak sepakat dengan Jaminan Kesehatan yang di kelas-kelaskan, apalagi penerima BPJS dari pemerintah.

Setelah itu, tampak rapat tersebut tidak mendapatkan keputusan apapun.

Ribka tampak jengkel.

Ia berharap ketika keluar dari ruang rapat, ada sebuah keputusan.

"Kan Pak menteri sebagai dokter nih, ini persoalan nyawa manusia, misalnya ada orang sakit, kemudian bapak bilang tunggu ya saya rapat dulu, nah orangnya keburu mati. Dalam hal ini saya menunggu keputusan politik," ujarnya.

Ribka mengatakan dalam semua bidang profesi, selalu ada resikonya.

Lalu ia menyindir Menkes dokter Terawan.

"Memang pemimpin itu ada resiko, kalau nggak mau resiko jadi pemimpi, pasti ada resiko, dibilang menteri baru sok tahu, dokter musuhin, IDI musuhin, itu nggak apa-apa, itu resiko, tetapi rakyat merasa terbela, kita ada di mana, termasuk wakil rakyat," ujarnya.

Ribka menyebut bahwa sosok menteri hanya dipilih satu orang, yakni presiden.

Sementara anggota dewaan harus mendapatkan ribuan suara.

"Saudara menteri ini cuma dipilih presiden, sementara kami dewan dipilih ribuan rakyat,"

"jadi harap maklum kalau kami buru-buru minta jawaban, karena kami di Whatsapp rakyat, saya takut pulang ke Sukabumi, eh, ini belum ada keputusan politik, Menteri Kesehatannya mau rapat dulu dengan menteri-menteri yang lain," ujarnya.

Ribka berharap ketika rapat selesai, ia mendapatkan keputusan politik dari Menkes.

"Saya siap jadi menteri tapi kan saya bukan dari UGM, jadi saya berharap kalau saya keluar dari ruangan ini ketemu wartawan, harapannnya ada satu statemen keberpihakan, " ujarnya.

Ribka mengaku banyak berharap kepada menkes Terawan agar tidak ragu memperjuangkan hak rakyat.

"Saya sebenarnya berharap bapak jangan seperti menteri yang lain, karena saya di sini memperjuangkan rakyat, rakyat milih kita nggak pakai ragu, tetapi kenapa kita memperjuangkan nasib rakyat kita ragu," ujarnya.

"kalau Pak menteri enak dipilih seorang, kalau kami dewan ngemis suara, ke kampung-kampung jagain suara, jadi tolong pahami psikologi kami," pungkasnya.

• Diam-diam Agus Masukkan 4 Saset Racun ke Minuman Istri yang Hamil 8 Bulan, Polisi Ungkap Motifnya

• Dilaporkan Dewi Tanjung ke Polisi, Novel Baswedan: Saya Nggak Mau Menanggapi Orang Ngawur

• Daftar Harga dan Spesifikasi iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max

• Ribka Tjiptaning Geram dengan Sistem Iuran BPJS Kesehatan: Ini Pemerasan

Sebelumnya, Ribka Ribka Tjiptaning marah dengan sejumlah rumah sakit yang menolak pasien BPJS kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat (KIS)

Hal itu tampak saat Komisi IX DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang diunggah di akun Youtube DPR RI pada Jumat (7/11/19).

Ribka Tjiptaning mengaku tidak tertarik membahas data BPJS.

Ia ingin membahas gebrakan BPJS ke depan.

"Saya nggak tertarik membicarakan utang BPJS, defisit BPJS, kita kan ingin BPJS ngapain ke depan," ujarnya.

Ribka Tjiptaning mengaku kesal dengan pemerintah kerap megatakan bahwa sudah memberikan triliunan rupiah untuk kesehatan.

Namun, faktanya banyak rakyat yang tidak sanggup membayar BPJS.

"Jangan juga pemerintah memberikan pembenaran, bolak-balik bilang ke depan TV, pemerintah bilang sudah berikan triliunan untuk membayar kesehatan rakyat, itu nggak penting," ujarnya.

Ribka mengatakan bahwa masih banyak pasien yang ditolak rumah sakit.

Ribka marah dengan kejadian tersebut dan menegaskan bahwa hal itu melanggar konstitusi.

"Rakyat bilang ini lho masih ada yang nggak bisa bayar, ini lho yang masih ditolak rumah sakit, dan itu melanggar konstitusi," ujarnya.

"Saya tegaskan, mumpung tandatangan kita masih laku, kalau menteri sakit, anggota DPR sakit, sudah disambut di Rumah sakit sama perawatnya, kalau rakyat enggak gitu," ujarnya.

Ribka meminta agar pelayanan BPJS di rumah sakit ditingkatkan agar semua rakyat memiliki hak yang sama untuk sehat.

"Sebenarnya history-nya lahir BPJS ini apa, kan untuk memotong birokrasi kesehatan supaya tidak berbelit-belit, dulu ada Jamkesnas, SKTM, bla-bla, supaya mimpi kita ada jaminan tingkat nasional,

"Supaya ada orang Pandeglang sakit di Bandung, ada orang Papua sakit di Aceh itu semua Hak warga negara, kita semua punya hak yang sama, itu perintah UUD 1945 pasal 28H, setiap warga negara punya hak sehat yang sama," ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa siapapun harus memiliki hak dan jaminan kesehatan yang sama.

"Buruh jangan dilihat gajinya, buruh gaji Rp 7 juta, ketika kena PHK, dan anaknya sakit siapa yang bertanggungjawab, tetapi ia warga negara," ujar Ribka.

• Penampakan Via Vallen Setelah Berat Badan Naik 4 Kilogram Terlihat Gendutan

• Lirik Lagu Man Ana Sabyan Gambus Lengkap dengan Artinya

• Pasien BPJS Kesehatan KIS Ditolak Rumah Sakit, Ribka Tjiptaning: Itu Nyoreng Muka Pak Jokowi