Sindir Prabowo, Politisi PDIP: Rapat Sudah Tertutup, Tapi Enggak Terbuka Juga Soal Anggaran
Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mengatakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto tidak terlalu terbuka soal anggaran.
Penulis: Ardianti WS | Editor: abduh imanulhaq
Tak hanya itu, Effendi juga menyinggung soal visi misi presiden.
"Karena presiden yang punya visi misi di dalam pemerintahan ini, apakah visi misinya akan senada, selaras dengan apa yang dipaparkan oleh saudara Menhan Prabowo," jelas Effendi.
Pemaparan Prabowo itu disebutnya juga berkenaan dengan periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Itu sebenarnya yang ingin saya elaborasi dalam rapat kerja, jadi kita bisa punya pegangan di awal rapat kerja ini sampai dengan lima tahun berjalan nantinya di periode kedua ini," terang Effendi.
Menurut Effendi, anggaran Rp 131 trilun tersebut sudah diatur dalam Undang-undang APBN.
Untuk itu, total anggaran Kemenhan itu tak terlalu penting baginya.
Effendi menanyakan anggaran untuk 5 tahun ke depan yang sangat berubah secara signifikan.
"Kalau Rp 131 triliun sudah digedok di APBN periode yang lalu, periode 2014-2019, itu sudah sah menjadi Undang-Undang APBN, itu tidak terlalu penting buat kita karena sudah melalui tahapan-tahapannya," jelas Effendi.
Hal yang terpenting baginya adalah total kebutuhan anggaran lima tahun ke depan yang menurutnya berubah secara signifikan.
Ia juga menyebut sempat menanyakan pada Prabowo soal dasar penentuan kebutuhan anggaran Kemenhan.
"Tetapi yang dipaparkan rencana kebutuhan lima tahun ke depan yang jumlahnya relatif signifikan karena angkanya juga cukup begitu di unit organisasi, ada Menhan, ada Mabes TNI, TNI angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara," ucap Effendi.
"Maka kita ingin tahu, saya ingin tahu ini dasarnya apa? Apa karena tingkat ancamannya?," sambugnya.
Effendi mengungkapkan, ketika rapat digelar secara tertutup, Prabowo Subianto juga tidak merinci secara detail.
"Tetapi kan Menhan menjawab 'Kami akan menjawab di forum tertutup', tapi ternyata di tertutup pun tidak terlalu terbuka yang disebut dengan hakikat ancaman nyata itu," ujar Effendi.
Effendi mengatakan Menhan Prabowo Subianto tidak memiliki peta yang jelas soal ancaman bangsa.