Rizal Ramli Sebut Ahok Terjerat Sejumlah Kasus, Arya Sinulingga Beri Bantahan Keras

TRIBUNJATENG.COM- Staff Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah sejumlah tudinag Rizal Ramli untuk Ahok.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli ketika di acara Apa Kabar Indonesia TV one pada Sabtu (16/11/19)

Arya Sinulingga tidak sepakat jika Ahok disebut Rizal Ramli kelas glodok.

" Ya enggaklah, Bnag Rizal ada yang mengada-ada," ujar Arysa sambil tertawa.

Arya Sinulingga menyebut Ahok memiliki kapasitas dalam transparansi dan akuntabilitas.

"Enggaklah, kita kan tahu kapasitas Pak Ahok dalam transparansi, akuntabilitas, sudah diakui, kinerja belaiu untuk membereskan birokrasi sudah diakui banyak orang, dari segi profesionalitasnya, jangan dilihat dari sisi politiknya," ujar Arya.

Arya Sinulingga menilai Rizal Ramli berlebihan memberikan tudingan kepada Ahok.

"Dibilang level glodok, ya enggaklah, itu kan gaya-gaya Bang Rizal aja, gaya aktivis zaman dulu, disimbolisasi seperti itu, kita lihat banyak pertimbanga kitalah," ujarnya.

Arya Sinulingga mengatakan bahwa Ahok dipilih sebagai petinggi BUMN untuk memberikan pelayanan yang lebih untuk publik.

"Mengapa kita pilih Pak Ahok mausk BUMN kita, pertama BUMN yang berhubungan dengan energi dan pelayanan publik, kita lihat kemampuan Pak Ahok masuk di sana untuk bisa membereskan BUMN-nya dan pelayanannya semakin baik," ujarnya.

Rizal lalu membantah ucapan Arya.

Menurut Rizal, Ahok memiliki banyak kasus dan mengumpulan dana off budget.

"Iya Arya ini kan jadi pejabat, jadi ngomong yang bagus-lah, tapi sederhana saja, Ahok banyak kasus kok, pembelian bus dari tiongkok, kasus sumber waras, Ibu Kartini bilang bahwa RS Sumber Waras hanya terima 400 miliar kok, 300 miliarnya nggak jelas, itu contoh yang bukan good governance kok, mengumpulkan dana off budget yang seharusnya dilarang oleh undang-undang, " ujarnya.

Menurut Rizal jika Ahok dijadikan petinggi BUMN, maka akan menimbulkan masalah.

"Ini perusahaan besar korporate experience, ini hanya menimbulkan masalah, kontroversi, value editnya nggak jelas," ujarnya.

Arya Sinulingga lalu membantah jika dugaan kasus-kasus yang ditudingkan ke Ahok tidak benar.

Bahkan menurutnya, KPK tidak menangkap Ahok.

"Kasus hukum kan sudah dibawa ke KPK, kita tahu KPK menangkap menteri, posisi KPK betul-betul independen, yang pernah menjabat ada-ada aja yang punya isu kasus begitu, setelah ditelusuri nggak ada," ujarnya.

Arya menambahkan jika KPK tidak pandang bulu di pemerintahan Pak Jokowi, terlebih Ahok bukan pejabat di pemerintahan Ahok.

"Terlebih Pak Ahok bukan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, itu terbukti KPK tidak menyentuh Pak Ahok," ujarnya.

Arya lalu mengatakan bahwa tudingan kepada Ahok hanya asumsi pribadi belaka.

"Ini kan asumsi-asumi Bang Rizal aja, ada yang begini, ada yang begini, nyatanya nggak diproses," ujarnya.

• Lirik Lagu Man Ana Sabyan Gambus Lengkap dengan Artinya

• Dari Tomy Winata Hingga KH Maruf Amin, Puluhan Karangan Bunga Sambut Kelahiran Lembah Manah

• Kisah Nenek Berusia 102 Tahun Asal Semarang, Masih Suka Makan Sambal dan Minum Air Es

Sebelumnya, Rizal Ramli meneybut Ahok kelas Glodok.

Glodok sendiri merupakan pasar elektronik yang terletak di Jakarta Barat.

Diketahui, melansir dari Kompas.com, polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2016.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI dinilai tidak melewati proses pengadaan memadai.

Menanggapi itu, pihak RS Sumber Waras akhirnya memberikan penjelasan pada Sabtu (16/4/2016) lalu.

Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham Tedjanegara, mengatakan, proses jual beli mulai dilakukan pada pertengahan Mei 2014.

Ketika itu, pihak RS Sumber Waras melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberitakan telah membeli lahan RS Sumber Waras senilai Rp 1,7 triliun.

Padahal, menurut Abraham, pihak RS Sumber Waras tidak pernah menawarkan lahan mereka kepada Pemprov DKI.

Sebab, sejak November 2013, RS Sumber Waras tengah melakukan pengikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama (CKU)

Ahok bakal jadi petinggi BUMN

Sebelumnya, Ahok diperkiran menjadi komisaris utama bahkan direktur utama Pertamina (persero).

Informasi tersebut juga telah dipertegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Dia menyebut Ahok kemungkinan akan menempati jabatan di BUMN mengurusi sektor energi.

Hal itu ia ungkapkan saat dikonfirmasi mengenai kedatangan Ahok di Kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Luhut mengaku sudah mengetahui jabatan apa yang akan dimandatkan kepada Ahok.

Namun ia menekankan keputusan itu tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Ya kira-kira begitu (di BUMN sektor energi). Ya saya tahu (di mana Ahok ditempatkan), tapi masak saya kasih tahu kamu."

"Nanti tergantung Presiden lah," ujar Luhut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Seperti dilansir dari Kompas.com, Rabu (13/11/2019), Luhut enggan berkomentar lebih banyak tentang jabatan apa yang akan diberikan kepada Ahok.

Ia hanya menyambut positif jika nantinya Ahok menjadi petinggi BUMN.

"Ya bagus lah kalau dia (Ahok) masuk ke BUMN," ucap Luhut.

Sebelumnya diberitakan, Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar Ahok.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia."

"Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok. (*)

• Habib Rizieq Mengaku Dicekal di Arab Saudi, Guntur Romli: Ibadah di Mekkah Aja, Ngapain Pulang?

• Rizal Ramli Tuding Ahok Tak Layak di BUMN: Dia Tidak Jujur, Bikin Keributan Doang

• Hasil Lengkap Kualifikasi Euro 2020 Tadi Malam, 4 Negara Pastikan Lolos Termasuk Belanda