Sebagian Besar ADD Kabupaten Pati 2020 Akan Dipakai untuk Menggaji Perangkat Desa

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019, sebagian besar dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Pati akan terpakai untuk menggaji para kepala desa beserta perangkatnya.

Total ADD yang dianggarkan Pemkab Pati dalam APBD 2020 ialah Rp 142,15 miliar.

Dari anggaran tersebut, Rp 117,14 milar (82,4 persen) di antaranya akan terpakai untuk memenuhi kebutuhan SilTap (Penghasilan Tetap) Kades dan perangkat desa.

Hal ini terungkap dalam forum Penyampaian Pagu Indikatif Hasil Workshop Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pati 2020, Selasa (26/11/2019).

Forum ini digelar di Pendopo Kabupaten Pati.

Bupati Pati Haryanto menjelaskan, sesuai PP dimaksud, penghitungan ADD tidak lagi mengacu pada aturan rasio yang lama.

"(Penghitungan ADD 2020) sudah kita sesuaikan dengan perintah Mendagri dalam PP tersebut.

Jadi, ADD untuk memenuhi kebutuhan Siltap kades dan perangkat dulu, baru kepentingan yang lain," ujarnya di hadapan para camat, kades, dan pendamping desa yang mengikuti forum ini.

• Kecelakaan Pemuda Tertabrak Kereta Api Fajar Utama Yogya, Diduga Tak Dengar Klakson

• UMP Jawa Tengah Terendah, Ini Kata Menaker Ida Fauziyah

• Susun SOP Baru, DLH Kabupaten Tegal Tak Akan Lagi Angkut Sampah di Luar TPS

• Resmi Meluncur ke Pasaran, Ini Beda Vivo S1 dan S1 Pro

Haryanto mewanti-wanti, meski peraturan ini merupakan "kabar gembira" bagi para kepala desa dan perangkat, hal ini tidak boleh menjadikan mereka terlena.

Sebab, ada penilaian kinerja yang mengikat para kades dan perangkat desa.

"Kalau hak sudah diberikan, kinerja juga harus ditingkatkan.

Kewajiban harus dijalankan dengan baik," tegasnya.

Sementara, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Muhtar menyampaikan detail penghitungan ADD 2020.

Ia mengungkapkan, menyusul PP nomor 11 tahun 2019, penghasilan tetap wajib diberikan pada Kades, Sekretaris Desa (Sekdes) dan perangkat desa.

"Dianggarkan dalam APBDes, bersumber dari ADD. Intinya, PP ini mengamanahkan bahwa penghitungan ADD harus memenuhi rasio kecukupan Siltap bagi kepala desa dan perangkat desa," ucapnya.

Adapun besaran penghasilan dari masing-masing pejabat Pemerintahan Desa juga diatur dalam PP ini.

Pertama, besaran Siltap Kades paling sedikit Rp 2,42 juta atau 120 persen dari gaji pokok PNS golongan II/a.

Kedua, besaran Siltap Sekdes paling sedikit Rp 2,22 juta atau 110 persen dari gaji pokok PNS golongan II/a.

Ketiga, besaran Siltap perangkat desa paling sedikit Rp 2,02 juta atau setara dengan 100 persen gaji pokok PNS golongan II/a.

"Jadi, untuk Siltap ini memakan 82,40 persen dari total ADD senilai Rp 142,15 miliar yang dianggarkan dalam APBD 2020.

Selebihnya baru untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan operasional.

Konsekuensinya memang begitu," ucapnya.

Setelah dikurangi Siltap, sisa ADD ialah Rp 25,016 miliar.

Sebelum dibagi ke seluruh desa dengan azas adil, jumlah tersebut masih harus dikurangi Afirmasi Beban Kinerja (ABK) dan Kebutuhan Operasional Pemdes.

ABK diberikan kepada 134 desa yang jumlah perangkatnya kurang dari 10.

Masing-masing desa ini mendapat alokasi ABK senilai Rp 28,003 juta. Sehingga, total ABK ialah Rp 3,75 miliar.

Adapun anggaran kebutuhan operasional Pemdes diberikan kepada seluruh 401 desa.

Masing-masing mendapat Rp 45,75 juta. Sehingga totalnya Rp 18,34 miliar.

Kebutuhan operasional ini meliputi antara lain ATK, perjalanan dinas, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah dikurangi ABK dan kebutuhan operasional Pemdes, sisa ADD ialah Rp 2,918 miliar.

Sisa ini dibagi ke seluruh desa dengan azas adil sesuai rasio tertentu, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, dan indeks kesulitan geografis.

"Hasil penghitungan berdasarkan formula ini sudah disiapkan.

Nanti bisa diakses sebagai pagu indikatif dalam rangka menyusun rencana APBDes," ujar Muhtar. (Mazka Hauzan Naufal)